Kabupaten Takalar saat ini sedang tidak baik-baik saja. Terlihat dari banyaknya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Takalar. Semua ini bermula dari anggapan kalau terdapat indikasi politisasi pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilakukan oleh Bupati Takalar.
Bupati Takalar dianggap ikut mengintervensi proses pembuatan peraturan pilkades supaya pelaksanaannya dipercepat. Peraturan kriteria calon kepala desa juga dikondisikan sedemikian rupa secara tidak transparan. Diduga semua ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara politis menjelang masa jabatannya yang akan berakhir pada 22 Desember 2022. Tercatat terdapat 19 desa yang bermasalah dan diikuti pengunduran diri beberapa calon kepala desa.
Demonstrasi besar-besaran sudah berlangsung beberapa hari, gelombang kemarahan yang besar menghampiri tepat di depan rumah jabatan Bupati Takalar dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Takalar. Jalan-jalan raya utama di Takalar juga diblokade oleh massa demonstran. Namun sayang beribu sayang, Bupati Takalar belum juga bisa ditemui. Menjelang akhir masa jabatannya ia justru menunjukkan watak pemimpin politik yang despot. Ataukah ini memang sudah menjadi watak aslinya?
Menurut hemat penulis apa yang terjadi di Takalar saat ini adalah penggambaran yang pas untuk istilah: people power, wujud nyata dari prinsip "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat". Apa yang terjadi di Takalar saat ini bukan lagi penyampaian aspirasi lewat perwakilan, melainkan partisipasi langsung masyarakat secara massif. Sebuah momentum untuk melakukan transisi moral politik.
Istilah people power sendiri merupakan istilah yang identikkan dengan demonstrasi besar yang mengakhiri sebuah rezim politik. Istilah ini bermula di Filipina pada tahun 1986, terjadi sebuah demonstrasi yang mengakhiri rezim politik Ferdinand Marcos yang otoriter. Kita juga dapat menemukan makna ganda tersebut dalam sejarah rezim politk di Indonesia di 1966 dan 1998. Di kejadian tahun 1966, Soekarno diturunkan dari jabatannya karena people power. Begitu pula kejadian di tahun 1998, Soeharto diturunkan jabatannya karena people power. Dalam perkembangannya istilah people power disebut bermakna ganda, apakah people power tersebut adalah murni kesadaran politik masyarakat dari bawah atau hembusan sistemik elit dari atas. Pemaknaan ganda ini juga terdapat dalam konteks politik elektoral. Mulai dari pemilihan presiden sampai pemilihan kepala desa.
Dalam konteks politik elektoral, apabila riak-riak people power muncul dari respon terhadap kecurangan setelah pemungutan suara diselenggarakan, dalam konteks politik elektoral pilkades Takalar beda lagi. Riak-riak people power terjadi bukan setelah pemungutan suara diselenggarakan, melainkan sebelum pemungutan suara diselenggarakan. Sebuah fenomena langka yang terjadi dalam lanskap sejarah politik elektoral di Indonesia.
Kondisi people power pada polemik pilkades di Takalar saat ini terjadi sebagai respon langsung masyarakat atas perilaku kesewenang-wenangan pemimpin politiknya sekaligus perilaku tidak responsif yang ditunjukkannya dengan tidak menemui langsung massa demonstran. Bahkan ketika gelombang demonstrasi sudah semakin membesar. Perilaku kesewenang-wenangan pemimpin politik membuat penulis menjadi berpikir asosiatif, bahwa pemimpin politik yang sewenang-wenang sama dengan Firaun. Di Mesir Kuno dikenal sebuah nama Firaun yang puncak ketenarannya pada 2613-2498 SM. Nama Firaun merupakan salah satu nama untuk raja. Namun terlepas dari kata “Firaun” itu sendiri yang memiliki kompleksitas peristiwa historisnya dan tanpa bermaksud mereduksinya, pada perkembangan praktik berbahasa sehari-hari sering kali kata tersebut menjadi sebuah analogi untuk pemimpin politik yang memerintah dengan sewenang-wenang dan karenanya Firaun identik pemimpin yang zalim.
Solidaritas semua elemen masyarakat lah yang bisa membendung perilaku kesewenang-wenangan seorang pemimpin politik. Sehingga penulis berharap kepada semua elemen masyarakat Takalar untuk tetap merapatkan barisan, tetap saling jaga saling rangkul, jangan sampai terjadi gesekan yang tajam antar sesama masyarakat, agar semangat people power yang sudah perlahan terbentuk ini tidak dijemput oleh orang yang akan mengkhianatinya. Masyarakat Takalar dapat menjadikan kondisi ini sebagai momentum yang tepat untuk melakukan transisi moral politik di Takalar. Panjang umur perjuangan!
