Jakarta - Dalam momen politik, sumbangan pasir kepada sebuah mesjid akan dipersepsikan sebagai upaya mendulang suara. Di sisi lain, orang yang terpeleset kulit pisang di jalan juga bisa saja dianggap sebagai kelalaian penguasa.
Ruang dan waktu selalu mempengaruhi cara orang melihat sesuatu. Oleh karena itu, antropolog Clifford Geertz menyebut kebudayaan merupakan hasil dari interpretasi. Cara manusia memahami sesuatu selalu terikat konteks.
Belakangan ini, publik sedang disesaki oleh drama pembunuhan yang melibatkan tokoh penting kepolisian, Ferdy Sambo. Pembunuhan yang menyeret puluhan polisi lainnya ini menunjukkan begitu berkuasanya Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Merah Putih yang dinahkodai oleh eks Kadiv Propam ini.
Publik bertanya, KPK selama ini ke mana saja? Ibarat kekuasaan seperti lantai yang kotor, sapu kotor tentu tak banyak membantu untuk membuat semuanya bersih. KPK diharapkan menjadi pembersih dari sapu-sapu yang kotor.
Rasanya tidak mungkin KPK tidak tahu kekuatan Satgasus-nya Sambo ini. Jika kontrol eksternal yang kuat dari KPK berjalan, audit terhadap Satgasus yang diteriak-teriakkan hari ini tentu tidak terlalu relevan.
Upaya KPK untuk menyelesaikan persoalan lembaga penegak hukum harus diakui tidak banyak berbuah hasil. Di sisi lain, KPK lebih banyak mempertunjukkan kebobrokan politisi dan partai politik. Publik yang merasa keresahannya tersalurkan memunculkan puja-puji terhadap kehebatan KPK.
Namun, KPK harus menerima serangan balik dari strategi yang telah dipilih. Kekuatan politik yang menjadi target operasi KPK kembali mempertanyakan fungsi yang selama ini sudah dijalankan.
UU KPK pun direvisi, hasilnya beberapa pegawai KPK gugur lewat tes wawasan kebangsaan. Ditambah lagi, Komisaris Jenderal Polisi Firly Bahuri yang tidak terlalu disenangi oleh pendukung KPK terpilih menjadi ketua.
Media dan kelompok masyarakat sipil yang selama ini menjadi kekuatan utama pendukung KPK pun mulai menjauh. Kepercayaan publik menurut lembaga-lembaga jajak pendapat pun mengalami penurunan. KPK pun dianggap tidak lebih sebagai kaki tangan politik penguasa.
Kecurigaan terhadap aktivitas politik KPK jelang tahun 2024 tidak dapat dihindari. Pada awal Januari 2022, aktivis Adhie Massardi melaporkan nama-nama tokoh yang disebut-sebut oleh lembaga polling akan mencalonkan pada Pemilu Presiden 2024.
Upaya tersebut bertujuan untuk menghindarkan tokoh-tokoh yang akan bertarung di pilpres dari politisasi hukum. Adhie ingin bakal kandidat yang dilaporkan dibersihkan dari berbagai tuduhan di dalam suasana kontestasi. Tujuannya adalah kompetisi yang jujur dan adil, jauh dari intervensi kelompok penguasa terhadap penegakan hukum.
Tahapan Pemilu 2024 pun sudah dimulai pada Juni 2022. Tahun ini sudah layak dianggap sebagai gerbang tahun politik, maka setiap tindakan dari berbagai elite akan memiliki makna politik.
Rabu 7 September 2022, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil untuk dimintai keterangan oleh KPK. Tentunya secara prosedural, kepentingan penegakan hukum harus didukung setiap warga. Namun, tindakan tersebut selalu akan diinterpretasikan dalam konteks politik.
KPK pun terjebak dalam polarisasi politik yang semakin menguat. Meski kita berbaik sangka, bahwa semuanya murni merupakan bagian penegakan hukum, tafsir politik tidak dapat dihindarkan. KPK tidak dapat terhindar dari berbagai tuduhan. Narasi keterlibatan KPK dalam upaya untuk menjegal Anies ke Pilpres 2024 tentunya semakin berkembang.
Apalagi, kasus korupsi E-KTP yang disebut-sebut melibatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak diangkat kembali. Tentunya, spekulasi tentang campur tangan penguasa dalam proses penegakan hukum menjadi wajar menggelinding di publik.
Proses hukum dalam momentum elektoral harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kredibilitas KPK sebagai lembaga penegakan hukum sedang dipertaruhkan.
Seharusnya dalam momentum elektoral, relaksasi sangat dibutuhkan. Orang-orang yang jelas-jelas terlibat langsung dapat dieksekusi. Operasi Tangkap Tangan dapat dijadikan instrumen utama.
Sementara, keterangan dari tokoh-tokoh politik yang tidak memiliki bukti keterlibatan langsung dalam suatu kasus dapat ditahan terlebih dahulu. Setelah momen elektoral usai, proses hukum dapat dilanjutkan.
Citra independen KPK sangat dibutuhkan untuk kembali memulihkan kepercayaan publik. Tentunya, lembaga ini terlalu berharga untuk terperosok dalam lubang politik.
Baca artikel detiknews, "KPK Ikut Main Politik?" selengkapnya https://news.detik.com/kolom/d-6277851/kpk-ikut-main-politik.
