PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Sebanyak 19 Puskesmas di Kota Makassar siap menjadi lokus pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nursaidah Sirajuddin, menjelaskan bahwa ILP akan menghubungkan tiga pelayanan kesehatan sekaligus.
"Integrasi layanan primer ini bagaimana nanti, mengkonekkan antara Posyandu, Pustu dan Puskesmas. Kan selama ini masyarakat cuma pahamnya Pustu dan Puskesmas. Di Posyandu hanya datang pada saat mereka hanya mau penimbangan dan lain sebagainya," ujar Nursaidah, Kamis (1/8/2024).
Baca Juga : Pemkot Makassar Tingkatkan Layanan Publik Dengan Program 'Weekend Service'
Dia menjelaskan, dalam konsep ILP, masyarakat dapat melakukan skrining penyakit di tiga pusat pelayanan kesehatan tersebut. Hal itu dilakukan untuk mencegah timbulnya komplikasi penyakit yang lebih berat.
"Konsepnya nanti bagaimana skrining penyakit, PTM (penyakit tidak menular) misalnya, untuk tidak menjadi penyakit yang berat, komplikasi, seperti hipertensi, DM (diabetes melitus), yang kalau tidak diskrining di lintas Posyandu dan Pustu, itu bisa menjadi penyakit yang lebih berat," katanya.
Salah satu tujuan dari ILP adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan."Yang tadinya masyarakat menganggap bahwa Puskesmas hanya satu-satunya layanan kesehatan yang harus kita kunjungi, ternyata bisa juga di Posyandu dan Pustu," tambah Nursaidah.
Baca Juga : Indira Yusuf Ismail Bangun Generasi Cerdas-Sehat Lewat Sosialisasi ASI Ekslusif
Sejauh ini, terdapat lima lokus yang sudah memaksimalkan pelaksanaan ILP, namun targetnya pada tahun 2024 ini adalah mencapai 40% dari total 47 Puskesmas yang ada di Makassar.
"Di awal kita baru 5 lokus yang betul-betul memaksimalkan, tetapi harus 40% di 2024 inj, berarti 19 Puskesmas harus jalan tahun ini. Tapi tantangan dari Kadinkes Provinsi bahwa Makassar harus segera dengan 47 Puskesmas," jelas Nursaidah.
Terkait ketersediaan Pustu, dia menyebutkan bahwa saat ini hanya terdapat 33 Pustu, sehingga masih ada kekurangan untuk memenuhi target 47 Puskesmas. Namun, dia berjanji bahwa 19 Puskesmas yang sudah memiliki Pustu akan beroperasi secara maksimal.
Baca Juga : Danny Pomanto Sebut Dewan Pendidikan Punya Peran Penting Ciptakan Generasi Indonesia yang Unggul
"Untuk Pustu, kami cuman ada 33, berarti masih perlu 14 Pustu, di mana untuk membangun Pustu itu pasti butuh lahan, nah ini belum bisa kami menjanjikan apakah bisa di 2024. Yang jelas kami berjanji untuk 19 yang sudah mempunyai Pustu, itu akan berjalan secara maksimal untuk untuk Kota Makassar," ungkapnya.
Dalam pelaksanaan ILP ini, Sumber daya manusia (SDM) juga menjadi fokus di dalamnya. Nursaidah berujar bahwa faktor SDM juga sudah dimasukkan ke dalam lokus.
SDM yang akan bertugas di Posyandu adalah kader, sementara yang akam bertugas di Pustu adalah tenaga kesehatan. Mereka pun nantinya ada dibekali dengan pelatihan untuk optimalisasi pelaksanaan ILP.
Baca Juga : Wali Kota Danny Lantik Dokter Ita Jadi Kadis Sosial Makassar
"Itu sudah kita masukkan dalam lokus SDM untuk keperluan ILP ini, di mana kader-kader itu pastinya kita lakukan uji kompetensi. Kader yang ditempatkan di Posyandu akan dilatih terlebih dahulu untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan ILP," jelasnya.
Sementara, terkait monitoring dan evaluasi program ILP, lanjutnya, akan dilakukan secara ketat melalui aplikasi Satu Sehat yang sudah terkoneksi dengan semua Puskesmas di Makassar.
Aplikasi ini akan membantu dalam mengupdate data-data skrining dan layanan kesehatan yang dilakukan oleh Posyandu, Pustu, dan Puskesmas.
Baca Juga : Dinkes Makassar Libatkan Satpol PP Tingkatkan Kepatuhan Perda KTR
"Untuk saat ini kita belum melakukan monitoring, ini baru by proses di mana piloting yang pertama ada di Puskesmas Tamalate. Nah kami berharap untuk 19 (Puskesmas) ini kita akan memonitoring di Desember nantinya," jelas Nursaidah.
Nursaidah menekankan bahwa seluruh layanan skrining di Posyandu, Pustu, dan Puskesmas akan disediakan secara gratis. Program ini ditujukan untuk semua lapisan masyarakat tanpa memandang usia ataupun status sosial.
"Semuanya gratis, tidak ada layanan kesehatan di bawah yang kita pungut biaya sepanjang masih dalam kewenangan pemerintah kota," tegas Nursaidah.
"Justru kalau mereka mau memanfaatkan layanan Posyandu, kami berterima kasih, supaya jangan nanti jatuh sakit baru ke dokter ahli," pungkas Nursaidah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
