PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR – Kasus peretasan Bjorka memicu kekhawatiran atas keamanan nasional negara, khususnya dalam bidang privasi data dan pertahanan siber.
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkrit dalam memperkuat keamanan siber dalam pentingnya perlindungan data pribadi warga negara.
"Pemerintah harus menyadari bahwa keamanan siber bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah keamanan nasional," tegas Muhaimin saat menghadiri Sekolah Pemimpin Perubahan PKB, Wilayah VII Sulawesi dan Papua di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Jumat (20/9).
Ia menyarankan pembentukan pasukan keamanan siber khusus di bawah Kementerian Pertahanan untuk melindungi data pribadi warga negara dan infrastruktur digital negara.
"Kementerian pertahanan perlu menambah satu angkatan yang bernama cyber security atau pertahanan siber. Ini amat sangat mendesak, menjadi salah satu sektor yang harus ditangani oleh Kementerian pertahanan," tegas Muhaimin.
Dengan adanya pasukan siber khusus, diharapkan Indonesia dapat lebih siap menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks dan melindungi aset digital negara yang semakin bernilai.
Sebelumnya, menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perkembangan pesat ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai Rp4.000 triliun pada 2025 menjadi pisau bermata dua.
Di satu sisi, ini menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun di sisi lain, hal ini juga menarik perhatian para pelaku kejahatan siber.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
