PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR – Direktor Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI menggelar Asistensi Penerapan Transaksi Non Tunai (Cashless)/Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP), di Orchard Hotel, Jakarta, Selasa (29/10).
Melalui asistensi ini, diminta untuk seluruh kepada seluruh badan pendapatan daerah (Bapenda) Kabupaten Kota se-Indonesia agar pendapatan ETP diharapkan dapat memperbaiki keuangan pemerintah menjadi lebih efisien.
"Tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) agar terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah guna menopang optimalisasi PAD," kata Dr. Hendriwan, Direktur Pendapatan Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI.
Hendriawan melanjutkan, "Juga dengan adanya elektronifikasi transaksi di Kabupaten dan Kota membuat kenaikan PAD menjadi lebih optimal."
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra saat menghadiri asistensi menekankan pentingnya asistensi ETP Daerah agar terjadi kolaborasi dan sinergi dalam upaya mencapai target pendapatan pajak daerah yang telah ditetapkan.
Mantan Kabag Humas ini menyampaikan perluasan transaksi elektronik pada pendapatan pajak dan retribusi daerah telah meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Pemerintah Kota Makassar melalui Bapenda Kota Makassar terus melakukan peningkatan pelayanan publik dan sosialisasi yang efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak khususnya melalui PAKINTA (Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi) sejak tahun 2022," jelas Firman.
Acara ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam elektronifikasi transaksi dan digitalisasi pendapatan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di seluruh Kabupaten Kota se Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News