PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR -- Sebuah potongan video viral di media sosial. Dalam video itu menampilkan momen yang mengundang tanya, yakni penampakan amplop warna coklat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR.
Salah satu akun yang mengunggah video itu adalah akun Instagram @wisataistimewa. Dalam narasinya disebutkan 'amplop coklat di bawah meja saat sidang di Senayan, netizen heboh'.
Diketahui, RDP antara Komisi VI DPR RI dan Pertamina digelar pada Senin 10 Maret 2025 lalu. Potongan video yang diunggah di media sosial ini menampilkan suasana rapat antara Komisi VI DPR RI dengan Pertamina.
Dalam video tersebut, terlihat seseorang menyelipkan amplop coklat di bawah meja setelah melakukan tanda tangan. Salah satu anggota DPR tampak mengenakan batik emas, sementara seorang lainnya berbicara di depan mikrofon.
Namun, yang menjadi sorotan adalah adanya gerakan tangan seseorang yang diduga menyelipkan amplop ke bawah meja. Kontan unggahan ini segera menarik perhatian publik, dengan berbagai spekulasi mengenai isi amplop coklat tersebut.
Netizen pun ramai membahas dugaan praktik korupsi atau suap yang mungkin terjadi dalam rapat tersebut. “Wih ko ada apa itu yang tiba-tiba nyelip,” tulis salah warganet.
Warganet lain bahkan sampai mentag akun resmi Partai Gerindra. "Tolong sampaikan ke Pak Presiden Prabowo kejadian ini," tulisnya.
"Itu uang lelah buat buka puasa," timpal netizen lain.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, akhirnya buka suara terkait video viral yang menunjukkan dirinya menandatangani dokumen dan menerima amplop coklat dalam rapat bersama Pertamina.
Herman menegaskan bahwa amplop tersebut bukan suap, melainkan surat perintah perjalanan dinas (SPPD).
"Saya menandatangani di sini dan saya terima SPPD saya di meja ini, dengan batik baju kuning," ujar Herman dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Perusahaan Gas Negara dan PT Pertamina Hulu Energi di Komisi VI DPR RI, Rabu (12/3/2025).
Video yang memperlihatkan momen Herman menerima amplop langsung menyebar luas di media sosial. Salah satu akun di platform X yang mengunggah video tersebut mendapatkan lebih dari 50 ribu tayangan.
Dalam video tersebut, Herman tampak memasukkan amplop coklat ke dalam laci meja setelah menerimanya.
Namun, Herman menegaskan bahwa narasi yang berkembang di media sosial itu adalah fitnah keji. Ia mengaku sudah mencoba mengklarifikasi melalui akun X dan TikTok pribadinya.
"Kalau ada yang bilang saya menerima sesuatu yang tidak benar, itu fitnah. Saya pastikan itu adalah SPPD, bukan yang lain," tegasnya.
Menurut politikus Partai Demokrat ini, penyebaran video yang mengarah pada tuduhan menerima suap adalah bagian dari serangan politik terhadap dirinya.
"Ini fitnah yang keji, yang bertujuan untuk menjatuhkan saya. Saya tidak pernah berpikir macam-macam, karena saya tahu apa yang saya terima adalah hak saya sebagai anggota dewan," ungkapnya.
Merasa namanya dicemarkan, Herman mengultimatum pengunggah video untuk segera menghapus konten yang menurutnya telah mencoreng nama baiknya dan institusi DPR RI.
"Oleh karena itu, bagi siapa pun pembuat video konten itu, harap Anda hapus. Itu adalah fitnah! Saya juga mempertimbangkan langkah hukum jika ini terus berlanjut," kata Herman dengan nada tegas.
Herman juga mengungkapkan bahwa ia tidak akan tinggal diam terhadap penyebaran informasi yang dianggapnya merugikan dirinya secara pribadi maupun institusinya.
"Saya siap melawan! Ini bukan hanya soal saya, tetapi juga soal kehormatan Komisi VI DPR. Jangan sampai ada yang mencoba merusak citra kami dengan cara-cara seperti ini," tandasnya.
Dalam pernyataannya, Herman juga menyoroti bagaimana media sosial kerap digunakan untuk menggiring opini publik dengan narasi yang belum tentu benar.
"Kadang-kadang medsos ini kejam, kita sudah coba klarifikasi pun masih tetap disalahartikan. Saya berharap masyarakat bisa lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar," ujarnya.
Herman pun mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada potongan video yang tidak menunjukkan konteks utuh sebuah kejadian.
"Jangan langsung percaya, lihat dulu faktanya. Jangan sampai kita terjebak dalam fitnah yang hanya menguntungkan pihak tertentu," tutupnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
