PORTALMEDIA.ID, GOWA – Ribuan warga dari lima desa di Kecamatan Manuju dan Bungaya kembali menggelar aksi unjuk rasa di lokasi pembangunan Bendungan Je’nelata, Dusun Mannyampa, Desa Tanakaraeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (1/10/2025).
Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Manuju-Bungaya mendesak pemerintah segera menuntaskan pembayaran ganti rugi lahan yang masuk area konstruksi bendungan.
Koordinator aksi, Hendra, mengatakan pihaknya meminta BPN, Balai Pompengan, BBWS, hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) segera menuntaskan kewajiban pembayaran.
Baca Juga : Tawuran di Beroanging Memanas, Tiga Rumah Dibakar Usai Satu Warga Tewas
“Tuntutan kami jelas, pembayaran ganti rugi lahan masyarakat harus segera dipenuhi. Kalau belum ada kejelasan, maka pembangunan sebaiknya dihentikan sementara,” tegas Hendra.
Selain itu, warga juga menuntut transparansi dengan adanya laporan perkembangan pembebasan lahan setiap bulan. Hendra menyoroti janji BPN yang hingga kini belum mengumumkan daftar nominatif (danom) 150 bidang tanah.
Salah seorang warga, Sapiuddin Daeng Kila (50), mengaku resah karena lahannya seluas satu hektare berikut rumahnya belum juga jelas status pembayarannya.
Baca Juga : Polisi Nyaris Dipukul Pengendara Saat Operasi Zebra 2025 di Maros
“Pembayaran pernah dilakukan tahun 2021, tapi baru sekitar 10 persen. Jangan sampai bendungan selesai dibangun, tapi lahan kami belum dibayar penuh. Ibarat itik mandi di air, tapi mati kehausan,” ungkap Sapiuddin.
Ia juga menyinggung pengalamannya saat terdampak pembangunan Bendungan Bili-bili, yang menurutnya merugikan masyarakat karena tidak transparan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBWS, Andi Ratmiadi menjelaskan dana sekitar Rp128 miliar sudah tersedia untuk pembayaran lahan.
Baca Juga : DPR Siapkan Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan
Namun, proses administrasi masih menunggu data resmi dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T).
“Dana sudah ada di DIPA, tapi kami harus menunggu data P2T. Saat ini ada 77 bidang ditambah 29 bidang yang sudah siap dibayarkan setelah appraisal rampung. Targetnya, paling lambat akhir November sudah bisa dicairkan,” kata Ratmiadi, Jumat (3/10/2025).
Ratmiadi menegaskan, anggaran yang ada diperkirakan cukup untuk tahap ini.
Baca Juga : Pemerintah Waspadai Penyimpangan Ormas, 15 Ribu Kasus Diungkap
Jika kurang, pihaknya akan melapor ke pusat untuk tambahan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa dana yang tidak terpakai bisa dialihkan ke proyek lain.
Sementara itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Ketua Satgas A, Dedi Rahmat Sukarya, menyampaikan bahwa sejauh ini sudah ada 256 bidang tanah yang selesai diukur.
Dari jumlah itu, 150 bidang sudah diumumkan, sementara sisanya masih proses verifikasi.
Baca Juga : Curi BBM Armada Damkar, Pemuda di Makassar Ditangkap Polisi
“Kendala yang kami hadapi antara lain lahan yang diklaim PTPN 14 dan sebagian masuk kawasan hutan. Ini perlu dibahas lintas lembaga, termasuk dengan aparat penegak hukum,” ujar Dedi.
Dedi menambahkan, sebagian besar data lahan yang sudah clean and clear telah diserahkan ke BBWS untuk ditindaklanjuti oleh appraisal.
Panitia pengadaan tanah berharap koordinasi antar-lembaga dengan masyarakat dapat ditingkatkan agar proyek strategis nasional ini berjalan lancar.
“Harapan kami Bendungan Je’nelata bisa terealisasi sesuai aturan, karena manfaatnya akan sangat besar bagi masyarakat luas,” pungkas Dedi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
