PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR -- Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLNKI), Prof Sudarnoto Abdul Hakim, kembali menegaskan bahwa boikot terhadap produk-produk terafiliasi Israel merupakan kewajiban syar‘i sekaligus instrumen strategis dalam perjuangan membela Palestina.
Menurut Prof Sudarnoto, meskipun istilah “boikot” tidak tertulis secara eksplisit dalam naskah awal, substansi dan spiritnya sudah menjadi bagian penting dari fatwa MUI serta langkah global untuk menekan agresi Israel.
“Boikot adalah alat yang sah, efektif, dan merupakan kewajiban syariah bagi umat Islam dalam mendukung Palestina,” tegas Prof. Sudarnoto, dalam konferensi pers di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025).
Baca Juga : MUI Keluarkan Fatwa Pajak Berkeadilan, Minta PBB-PPh Dievaluasi
Prof Sudarnoto mengungkapkan bahwa berbagai laporan lapangan dan jajak pendapat menunjukkan adanya dampak nyata dari gerakan boikot. Sejumlah produk yang diasosiasikan dengan Israel mengalami penurunan pembelian secara signifikan.
“Pelaku usaha, termasuk di sektor perhotelan, mengeluhkan produk tertentu tidak lagi dibeli masyarakat. Ini bukti bahwa boikot berjalan dan masyarakat patuh pada fatwa,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan publik mengenai daftar produk yang harus diboikot, Prof Sudarnoto menegaskan bahwa kewenangan penuh ada pada pemerintah.
Baca Juga : Ini Susunan Lengkap Pengurus MUI 2025-2030
“MUI sudah bersurat kepada kementerian terkait agar pemerintah mengumumkan secara resmi daftar produk terafiliasi Israel. Masyarakat tidak boleh dibiarkan bingung,” jelasnya.
Dia menambahkan, gerakan boikot bukan sekadar seruan emosional, melainkan menjadi bagian dari tekanan internasional yang terbukti efektif melemahkan kekuatan ekonomi Israel.
“Banyak negara telah menarik produk-produk itu dari rak toko dan restoran. Tekanan ekonomi melalui boikot sudah menjadi praktik global,” tuturnya.
Baca Juga : Sembilan Pernyataan Sikap, MUI Serukan Perkuat Solidaritas Palestina
Selain itu, Prof Sudarnoto menilai bahwa momentum boikot membuka peluang besar bagi UMKM lokal untuk tumbuh dan menggantikan dominasi produk impor tertentu.
“Ini saatnya UMKM mengambil alih pasar, memperkuat ekonomi masyarakat, dan sekaligus berkontribusi terhadap perjuangan Palestina,” katanya.
Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) MUI 2025, Prof Sudarnoto menegaskan bahwa komitmen untuk memperkuat gerakan boikot akan kembali dipertegas.
Baca Juga : MUI Dukung Pemerintah Coret Penerima Bansos Terlibat Judol
“Munas besok akan menegaskan pentingnya boikot. Ini bukan gerakan sesaat, melainkan komitmen jangka panjang umat Islam Indonesia,” ujar dia. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
