PORTALMEDIA.ID, MANADO – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menargetkan seluruh legalitas aset tanah di Provinsi Sulawesi Utara tuntas pada tahun 2026.
Target tersebut mencakup 122 tapak tower, 1 bidang pembangkit, dan 1 bidang gardu induk yang tersebar di beberapa wilayah kerja Kantor Pertanahan.
Upaya percepatan ini dibahas dalam pertemuan koordinasi antara jajaran manajemen PLN UIP Sulawesi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agraaria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sulawesi Utara, Rabu
(11/2).
General Manager PLN UIP Sulawesi, Wisnu Kuntjoro Adi, menyatakan bahwaa kepastian hukum atas aset merupakan pondasi utama keberlanjutan infrastruktur kelistrikan.
“Sinergi ini memberikan kepastian legalitas atas aset ketenagalistrikan PLN sekaligus memperkuat tata kelola aset negara. Kepastian hukum menjadi landasan penting bagi keberlanjutan pembangunan infrastruktur kelistrikan di Sulawesi Utara, sehingga PLN dapat terus menghadirkan pasokan listrik yang andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Aset tersebut meliputi jalur transmisi 150 kV Likupang–Pandu, Likupang–Paniki, Otam–Tutuyan, serta Otam–Molibagu yang berada di wilayah Minahasa Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, dan Kotamobagu.
Selain itu, PLN juga tengah memproses legalisasi lahan PLTMG Likupang serta perluasan GI 150 kV Likupang.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Utara, John Wiclif Aufa, A.Ptnh., menegaskan komitmennya untuk melakukan langkah strategis di tingkat Kantor Pertahanan. Salah satu strateginya adalah penggabungan jadwal teknis di lapangan.
“Kami akan menginstruksikan Kantor Pertanahan terkait untuk melakukan langkah strategis, termasuk pelaksanaan pengukuran dan Panitia Pemeriksa Tanah (P2T) secara bersamaan, sehingga proses sertifikasi dapat berjalan lebih efektif,” tegas John.
Manager PLN UPP Sulawesi Utara, Muhammad Arfah Aboe Kasim, menegaskan bahwa kolaborasi yang terjalin menjadi faktor kunci dalam pencapaian target penyelesaian aset.
“Koordinasi yang intensif serta dukungan dari ATR/BPN sangat membantu PLN dalam mempercepat proses sertifikasi aset. Kami optimistis target penyelesaian sertifikat aset PLN pada tahun 2026 dapat tercapai sesuai rencana,” seru Muhammad Arfah.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh manajemen dari PLN Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Manado dan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Suluttenggo guna memastikan pengamanan aset berjalan serentif dari hulu ke hilir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
