Plt Gubernur Sulsel Ungkap Anggaran Fiktif Pemprov Sebesar Rp1,5 Triliun
Ia menemukan adanya defisit anggaran senilai Rp1,5 triliun di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov).
PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Belum genap tiga bulan menahkodai Sulsel, Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin telah mengungkap bobroknya kepemimpinan Mantan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman (ASS).
Ia menemukan adanya defisit anggaran senilai Rp1,5 triliun di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov). Hal tersebut diungkapkan Bahtiar saat menyampaikan pidato pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Sulsel tentang APBD 2024, rapat paripurna di DPRD Sulsel, Rabu (11/10/2023).
"Hari ini saya harus terbuka ke semua pimpinan dan anggota DPRD yang ada, kita defisit Rp 1,5 triliun, Sulsel ini bangkrut. Saya ini pemimpin nahkoda, kapal Sulsel sudah tenggelam," ujar Bahtiar.
Baca Juga : Rupiah Cetak Rekor Buruk Tembus Rp18.000 per Dolar AS, IHSG Ikut Ambruk ke Level Terendah 5 Tahun!
Bahtiar mengungkapkan, terjadinya defisit diakibatkan perencanaan APBD yang keliru selama bertahun-tahun. Perencanaan program tidak disesuaikan dengan kekuatan anggaran. Sehingga ini berdampak pada penganggaran tahun selanjutnya.
" Program lama itu perencanaan di langit, uangnya tidak ada. Defisit itu tidak sesuai apa yang diomongin. Misalnya tulis APBD Rp 10,1 (triliun) defisit Rp 1,5 artinya aslinya uangmu hanya Rp8,5 triliun, itu berarti 1,5, tidak ada duitnya," ungkap Bahtiar.
Defisit ini salah satunya disebabkan utang Dana Bagi Hasil (DBH) ke kabupaten/kota sebesar Rp 850 miliar yang belum tersalurkan. Di mana utang DBH ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2022.
Baca Juga : Kemendagri Usulkan Revisi Aturan agar Partai Politik Bisa Dirikan Badan Usaha
"DBH yang haknya untuk kabupaten kota, yang porsi terbesarnya di situ. Maka caranya menyelamatkan kabupaten ini, hentikan semua program. (OPD Pemprov) tidak usah belanja lagi, kenapa kita mau belanja (sementara) masih ada utang," jelasnya.
Defisit anggaran ini juga menuai keprihatinan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Muzayyin Arif. Dia menganggap, defisit Rp1,5 triliun menandakan kegagalan pemimpin sebelumnya untuk mensejahterakan rakyat.
"Ada yang sempat mengemuka ketika pimpinan DPRD menyatakan kita punya utang. Namun kemudian itu coba dibantah (Pemprov), tapi ini menjadi kenyataan yang diungkapkan sendiri oleh pemerintah provinsi," kata Muzayyin, Kamis, (12/10/2023).
Baca Juga : Huadi Group Berhasil Serap 85% Tenaga Kerja Lokal Bantaeng
Menurut dia, defisit tersebut merupakan beban dari kepemimpinan masa lalu. Hanya saja Muzayyin enggan berspekulasi lebih jauh mengenai penggunaan anggaran DBH untuk keperluan bersifat fiktif.
"Saya belum tahu, yang jelas ada utang begitu besar yang ditanggung pemerintah provinsi. Itu sampai sekarang menjadi PR (pekerjaan rumah) besar dilakukan penyesuaian perbaikan," ucapnya.
Namun Muzayyin meyakini di bawah kepemimpinan Bahtiar mampu menyelesaikan persoalan tersebut.
Baca Juga : Bahtiar Minta Uang Pilkada di Sulbar Digunakan Sehemat Mungkin
Mengingat kapasitas Bahtiar telah teruji sekaligus pejabat eselon 1 di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga ia berharap tata kelola APBD Perubahan 2023 dan APBD Pokok 2024 harus lebih baik dari sebelumnya.
"Disitulah sebetulnya kapasitas leader ini teruji, bagaimana agar beban itu bisa tertangani dan program tetap terus berjalan. Karena kalau tidak, tidak ada pembangunan dan masyarakat dirugikan. Pasti defisit, ini Masyarakat dirugikan karena utang DBH tidak dibayarkan ke daerah. Kalau itu tidak dibayarkan ke daerah berarti tidak melakukan pembangunan sebagimana mestinya," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News