Hingga Oktober 2023, Total Investasi yang Masuk ke IKN Capai Rp31,46 Triliun

PORTALMEDIA.ID, JAKARTA - Sampai Oktober 2023, total investasi yang masuk untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantar, sudah mencapai Rp31,46 triliun. Na­mun jumlah tersebut masih jauh dari total kebutuhan investasi pembangunan IKN yang men­capai Rp 460 triliun lebih.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indone­sia, Yusuf Rendy, mengatakan, pembangunan IKN bisa meng­gunakan beragam alternatif pembiayaan. Selain menggunakan APBN, pembangunan IKN bisa meng­gunakan skema pembiayaan campuran antara pemerintah dan swasta atau Kerja Sama Pemerin­tah dan Badan Usaha (KPBU).

Semakin banyak investor asing atau investor swasta dalam negeri yang menanamkan modalnya di IKN, lanjutnya, tentu akan me­ringankan beban APBN untuk pembangunan IKN.

Baca Juga : Media Inggris Soroti IKN Terancam Jadi 'Kota Hantu'

"Sehingga, anggaran yang tadinya disiapkan untuk mem­bangun IKN bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang da­pat mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Yusuf Rendy, sebagaimana dikutip Minggu, 22 Oktober 2023.

Yusuf mengatakan, mening­katnya jumlah investor yang me­nanamkan modalnya ke proyek pembangunan IKN akan mem­bawa keuntungan bagi pereko­nomian nasional.

Dalam jangka menengah dan panjang, peningkatan investasi bisa mempercepat pengembangan wilayah. Dan mempercepat tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebuah Ibu Kota tanpa membe­bani keuangan negara.

Baca Juga : Dorong Iklim Investasi, Appi Launching Woodland Residence di Antang

"Sementara di luar isi pem­biayaan, masuknya investasi dalam pembangunan IKN juga memberikan multiplayer effect bagi perekonomian daerah dan nasional," ujarnya.

Untuk jangka pendek misalnya, proyek pembangunan di IKN akan merangsang per­tumbuhan sektor konstruksi terutama di daerah sekitar pem­bangunan IKN. Selain itu, sektor industri dan transportasi akan tumbuh pesat sering meningkatnya kebutuhan masyarakat yang tinggal di IKN nantinya.

Sementara untuk jangka pan­jang, sambung Yusuf, masifnya investasi yang masuk berpo­tensi mengurangi disparitas pembangunan antara Jawa dan pulau-pulau di luar Jawa. Dalam konteks ini, pemban­gunan IKN bisa mengurangi ketimpangan regional antara Indonesia bagian barat dan In­donesia bagian timur.

Baca Juga : Dubes RI untuk Kuwait dan Wagub Sulsel Bahas Ketenagakerjaan hingga Investasi

"Namun, berbagai keuntungan ekonomi tersebut tidak bisa dinikmati langsung saat ini juga. Paling tidak, dalam lima tahun ke depan baru bisa dirasakan masyarakat," terang Yusuf.

Namun begitu, Yusuf meng­ingatkan, masuknya investasi ke IKN harus dibarengi aturan yang jelas terkait perizinan hingga benefit yang jelas bagi investor yang telah menanamkan modal­nya di Ibu Kota baru tersebut.

"Harus diperhatikan, modal yang dikeluarkan oleh calon investor hingga detail dari cost and benefit yang akan ditawar­kan Pemerintah bagi investor. Semuanya harus didokumentasi­kan dengan baik," tegas Yusuf.

Baca Juga :  Komisi XI Minta Pemerintah Perkuat Strategi Investasi untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 2026

(*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News