Workshop DWP, Pj Sekda Sulsel Paparkan Peran Perempuan dalam Politik
Dengan sistem afirmasi action dengan sistem Zipper, dimana 30 persen keterwakilan perempuan, ini sudah membuka ruang besar kepada perempuan untuk bisa duduk pada jabatan politik.
PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Arsjad membahas Peran Perempuan dalam Politik, pada acara Workshop yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulsel. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulsel.
Workshop Peningkatan Kapasitas Anggota Organisasi Perempuan dalam Bidang Sosial yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DWP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 tersebut, berlangsung di Hotel Four Points By Sheraton Makassar, Selasa, 12 Desember 2023.
"Jadi kegiatan ini merupakan forum untuk menyampaikan kepada kaum perempuan, khususnya anggota Dharma Wanita Persatuan, bahwa kaum perempuan itu memiliki potensi yang sangat besar," ujarnya.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Optimistis Tuntaskan Sengketa Aset Lahan Daerah pada 2026
Secara kuantitatif jumlah penduduk termasuk jumlah pemilih, kata dia, didominasi oleh kaum perempuan.
"Itu menunjukkan secara kuantitatif seharusnya perempuan memiliki potensi lebih besar. Kalau lihat trend data kemarin, keterwakilan perempuan di dalam legislatif itu sudah cukup baik, mulai dari pemilu kita lihat dalam tiga pemilu terakhir ini memperlihatkan tren yang meningkat 2004-2009 dan seterusnya, ini menujukkan ada kenaikan," jelasnya.
Dia mengaku, keterwakilan perempuan juga terlihat dalam Anggota DPRD Provinsi Sulsel. Dari 85 anggota DPRD Provinsi, 22 itu adalah perempuan. "Ketua DPRD nya juga adalah perempuan, Ibu Andi Ina Kartika," katanya.
Baca Juga : Ratusan UMKM di Sulsel Dapat Bantuan Akhir Tahun dari Pemprov
Olehnya itu, lanjut dia, pentingnya pendidikan politik dan bagaimana memberikan pengetahuan politik termasuk kesadaran politik.
"Bahwa sekarang ini dengan sistem afirmasi action dengan sistem Zipper dimana 30 persen keterwakilan perempuan, ini sudah membuka ruang besar kepada perempuan untuk bisa duduk pada jabatan politik dan kita tahu bahwa ke depan ada dua agenda politik penting yang akan kita hadapi yang pertama adalah Pemilu dan kedua adalah Pemilukada," paparnya.
"Dalam workshop ini, kami sampaikan bagaimana pemahaman politik atau pengatahuan politik dalam proses demokrasi, bahwa kita memiliki hak yang sama. Tidak ada lagi pembeda antara laki-laki dan perempuan. oleh karena itu sebaiknya apa yang menjadi potensi besar ini dimanfaatkan dengan baik untuk melahirkan keterwakilan perempuan dalam jabatan politik," imbuhnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News