Target nol persen Kemiskinan Ekstrem, Pemkot Makassar Berikan Asuransi Ketenagakerjaan Ke 11 Ribu KK

Penulis : Nurfitri
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Helmy Budiman/Ist

Pemberian asuransi ketenagakerjaan ini atas kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dan BPJS Kesehatan.

PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berikan asuransi ketenagakerjaan kepada 11 ribu Kartu Keluarga (KK) yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem di Kota Makassar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Helmy Budiman mengatakan pemberian asuransi ini sebagai komitmen pemkot makassar dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Makassar hingga mencapai nol persen pada tahun 2024 mendatang.

"Untuk kemiskinan ekstrem target kita cukup luar biasa tahun depan kita harus menurunkan hingga ke angka nol, sehingga ada beberapa kebijakan yang akan kamiakukan yakni kami sudah kerjasama m untuk mencover kurang lebih sekitar 11 ribu KK desil 1 hingga 4 untuk kita cover asuransi ketenagakerjaannya," ucap Helmy sapaan akrabnya, Selasa (19/12/2023)

Baca Juga : Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Strategi Atasi Kemiskinan di Rakorda Baznas Sulsel

Helmy menjelaskan asuansi ketenagakerjaan ini mencakup bantuan dalam kasus kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, atau pemutusan hubungan kerja. Pemberian asuransi ketenagakerjaan ini atas kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dan BPJS Kesehatan.

Ia menyampaikan dana alokasi ini nantinya dapat mencakup segala kebutuhan asuransi bagi 11 ribu KK. Ia juga menambahkan saat ini Pemkot Makassar tengah menunggu pendatanganan MoU antara Pemkot Makassar dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Ia pun berharap penandatanganan MoU ini dapat segera dilakukan agar asuransi ketenagakerjaan ini dapat mulai berlaku pada Januari 2024 mendatang.

Baca Juga : Dari Lorong ke Lorong, Wabup Gowa Validasi Data Warga Miskin Ekstrem

"Tugasnya Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan sudah disetujui kurang lebih hampir Rp8 milyar untuk mengcover itu semua. Mudah-mudahan MoU nya segera terbit di BPKAD sehingga begitu masuk Januari 2024 sudah bisa dicover," tutup Helmy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berikan Komentar
Berita Terbaru