Jokowi Kaget Rasio Penduduk Berpendidikan Tinggi Indonesia di Angka 0,45%

Presiden Joko Widodo

Diketahui, Indonesia tercatat masih berada di angka 0,45%, sedangkan Vietnam dan Malaysia sudah di angka 2,43%.

PORTALMEDIA.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku kaget usai menerima informasi bahwa rasio penduduk berpendidikan tinggi yakni S2 dan S3 terhadap populasi produktif di Indonesia sangat rendah.

Diketahui, Indonesia tercatat masih berada di angka 0,45%, sedangkan Vietnam dan Malaysia sudah di angka 2,43%.

"Saya kaget juga kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu di angkanya 0,45%. Negara tetangga kita Vietnam, Malaysia sudah di angka 2,43%. Negara maju 9,8%. Jauh sekali," kata Presiden Jokowi saat membuka Konvensi XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia, dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Baca Juga : Pemprov Sulsel dan Privy Sosialisasikan Ijazah Digital untuk Perguruan Tinggi

Jokowi mengatakan persentase Indonesia terlalu jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga yang sudah 2,43%.

"Angkanya memang kelihatannya (kecil), tapi kalau dikalikan ini sudah berapa kali. Lima kali lebih rendah kita," pungkasnya.

Karena itulah, Presiden Jokowi pekan ini akan menggelar rapat untuk membahas soal rasio tersebut. Lebih jauh, Presiden menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.

Baca Juga : Tolak Keras Wacana Kampus Kelola Tambang, Rektor UII: Jauhkan Perguruan Tinggi dari Korporatisasi

“Lembaga pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat strategis untuk mencetak SDM-SDM unggul, SDM-SDM yang berkualitas. Ini yang sering juga saya sampaikan, yang bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan, tapi juga terus belajar, SDM yang kuat fisik, mental, dan moralnya, SDM yang inovatif menghasilkan karya-karya yang berkualitas,” tutur Jokowi.

Selain itu, lanjut Presiden, lembaga pendidikan tinggi juga mengemban tugas sebagai lembaga riset. Dengan jumlah dosen, tenaga peneliti, dan mahasiswa yang banyak Presiden meyakini perguruan tinggi dapat mengembangkan iptek dan berinovasi untuk memecahkan masalah-masalah bangsa.

“Saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas, untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa,” ujarnya.

Baca Juga : Usai Ormas, Kini Perguruan Tinggi Bakal Dapat Jatah Tambang

Sejalan dengan itu, Kepala Negara juga meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengoptimalkan anggaran guna memperkuat riset dan pengembangan, baik anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maupun dana abadi pendidikan.

“Pembiayan pendidikan dan riset tetap terus harus diupayakan seoptimal mungkin, bukan hanya dari APBN dan APBD tapi juga pemanfaatan dana abadi yang kita miliki, termasuk mungkin menghubungkan dengan industri lewat matching fund, ini juga penting,” kata Presiden.

Jokowi menuturkan bahwa optimalisasi anggaran tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan rasio penduduk berpendidikan magister (S2) dan doktoral (S3) terhadap populasi produktif.

Baca Juga : Siapkan Dana Rp699 Miliar, BRIN Nantikan Proposal Peneliti Seluruh Indonesia

Terakhir, Presiden Jokowi mendorong seluruh perguruan tinggi terus berkolaborasi untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan bangsa.

“Saya mengajak seluruh perguruan tinggi untuk menguatkan kolaborasi dan sinergi serta melahirkan lebih banyak solusi-solusi untuk mewujudkan kemajuan negara kita Indonesia,” pungkas Jokowi. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berikan Komentar
Berita Terbaru