Ganjar Pranowo Bicara Konflik Kepentingan Pejabat Publik di Pilpres
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo angkat suara terkait konflik kepentingan atau conflict of interest pejabat publik di kontestasi Pilpres 2024.
PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo angkat suara terkait konflik kepentingan atau conflict of interest pejabat publik di kontestasi Pilpres 2024.
Menurut Ganjar konflik kepentingan berpotensi muncul saat pejabat publik juga terlibat kontestasi politik seperti Pemilu 2024.
"Itulah yang sejak awal kita bicara, apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest," kata Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Baca Juga : Prabowo: Jangan Ganggu Kalau Gak Mau Kerjasama
Menurut Ganjar sudah ada beberapa kasus pejabat publik memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye. Namun pejabat itu menutupi dengan dalih kunjungan kerja.
Ia tak menyebut nama pejabat yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye. Ganjar hanya mengingatkan bahwa pemanfaatan fasilitas negara itu berisiko karena disaksikan oleh rakyat.
"Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan, rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," ujar Ganjar.
Baca Juga : Niatan Prabowo Bentuk Presidential Club Untuk Rukunkan Perbedaan Politik Mantan Presiden Indonesia
Ganjar mengaku banyak mendiskusikan bersama Mahfud dan tim soal usulan pejabat publik mundur. Selain itu, Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur jika maju pilpres diubah.
"Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu enggak bisa lagi, semua orang akan merasa fair," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News