Golkar: Koalisi Prabowo-Gibran Terbuka Jika PPP Bergabung

Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara bersama Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Sejak awal koalisi pendukung Prabowo-Gibran akan terbuka untuk menerima parpol yang tidak mendukung mereka di Pilpres 2024.

PORTALMEDIA.ID, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memastikan koalisi pendukung Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sangat terbuka jika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ingin bergabung.

Ketua DPP Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzily mengatakan, sejak awal koalisi pendukung Prabowo-Gibran akan terbuka untuk menerima parpol yang tidak mendukung mereka di Pilpres 2024.

"Sejak awal Pak Prabowo dan Mas Gibran selalu menyampaikan bahwa Koalisi Indonesia Maju adalah koalisi yang sangat inklusif, yang akan merangkul semua komponen terbaik bangsa,” kata Ace kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca Juga : Idrus Marham Bela Bahlil dari Serangan Media Sosial: Ini Paradoks Demokrasi

“Karena kita punya komitmen untuk bagaimana menjadikan Indonesia maju sehingga Insyaallah tidak ada yang ditinggalkan," tambahnya.

Kendati demikian, Ace menegaskan bahwa parpol yang ingin bergabung harus setuju dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh koalisi Prabowo-Gibran.

"Bagi kami prinsipnya siapapun yang memiliki cita-cita yang sama dan sesuai dengan visi yang mau dibangun oleh Prabowo-Gibran tentu kami sangat terbuka," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar ini.

Baca Juga : Dukung Keputusan Pemerintah, PP GPK Nyatakan Loyalitas pada Mardiono

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno menunggu keputusan Rapat Pimpinan Partai Nasional (Rapimnas) untuk menentukan langkah PPP di pemerintahan selanjutnya.

Sandi menjelaskan secara pribadi dirinya siap jika pemerintah selanjutnya mengajak masuk ke kabinet. Hal tersebut tidak terlepas untuk membantu pemerintah membangun bangsa.

Namun langkah tersebut tentu menunggu hasil keputusan Rapimnas PPP. Di sisi lain pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih nantinya. Dia tidak ingin mencampuri lebih jauh urusan pembagian kursi di kabinet selanjutnya.

Baca Juga : SK Kepengurusan PPP Diserahkan Pemerintah, Amir Uskara Ajak Semua Kader Bersatu

"Kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, Partai Persatuan Pembangunan untuk persatuan Indonesia dan pembangunan, harus ikut aktif dalam membangun bangsa. Tapi tentu ada prosesnya, nanti ada Rapimnas dan sebagainya," kata Sandi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.(*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berikan Komentar
Berita Terbaru