Pemprov Sulsel Klaim Tidak ada lagi Aktivitas Tambang di Kawasan Spermonde
Pemprov Sulsel mengklaim aktivitas tambang di kawasan Spermonde Sulsel sudah tidak ada lagi. Hal ini menyusul izin dari tambang pasir yang merugikan nelayan ini telah dihapuskan.
PORTALMEDIA.ID. MAKASSAR - Dalam sebuah diskusi publik yang mengangkat tema 'Melindungi Kehidupan Nelayan dan Perempuan Spermonde dari Ancaman Tambang Pasir Laut dan Dampak Perubahan Iklim', turut hadir Pemprov Sulsel sebagai pemateri.
Dalam kesempatan tersebut, pemprov yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Sitti Masniah Jabir, mengatakan perizinan tambang pasir laut pasca adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terbaru Sulawesi Selatan itu sudah dihapuskan.
"Untuk izin penambangan pasir laut di sekitaran Kawasan Spermonde sudah tidak berlaku lagi, jadi itu yang menjadi catatan penting," klaim Masniah, sapaan akrabnya, dalam diskusi publik tersebut, yang digelar di di Aula Harifin A Tumpa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, pada Kamis (11/8/2022).
Baca Juga : Mahasiswa Unhas Gagas "Megapolis Water Sensitive" untuk Atasi Krisis Air dan Banjir Perkotaan
Meskipun zonanya masih ada, lanjut Masniah, tapi aktivitas penambangannya sudah tidak diperbolehkan lagi. "Kemudian dari segi tekhnis material pasirnya juga sudah maksimal diambil dan sudah tak ada lagi yang bisa diambil di wilayah tersebut," tambahnya.
Terakhir, Masniah menyebutkan, Pemprov dalam hal ini mendukung agar kegiatan seperti penambangan pasir tidak lagi menyengsarakan para nelayan. "Kita sudah mencoba hal itu. Ketika ada pertemuan-pertemuan, kami selalu menyuarakan hal tersebut", tutupnya.
Selain Masniah, diskusi publik yang digelar oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Greenpeace, BEM Hukum Unhas, dan Enviromental Law Forum ini juga menghadirkan Rijal Idrus dari Puslit Perubahan Iklim LPPM Universitas Hasanuddin, Maskun Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Slamet Riadi dari Walhi Sulsel.
Pertambangan Mengubah Kehudupan Nelayan Secara Drastis
Baca Juga : Alumni Lintas Generasi Soroti Krisis Kepemimpinan dan Pudarnya Ruh Akademik di Unhas
Kepala Departemen Advokasi dan Kajian WALHI Sulsel, Slamet Riadi mengatakan, kondisi terkini masyarakat pulau Kodingareng telah terjadi perubahan drastis bagi kehidupan para nelayan dan perempuan.
"Dua tahun pasca penambangan pasir laut, nelayan sudah banyak meninggalkan pulaunya karena pendapatan semakin menurun, sementara utang semakin meningkat," kata Slamet.
"Ini terjadi karena perubahan ekosistem wilayah tangkap nelayan yang semakin hari semakin terdegradasi pasca tambang. Jika ini terus berlanjut, maka nelayan Pulau Kodingareng akan kehilangan identitasnya sebagai seorang nelayan," lanjutnya.
Baca Juga : Unhas Berhentikan Bahlil sebagai Anggota Majelis Wali Amanat
Kepala Puslit Perubahan Iklim LPPM Universitas Hasanuddin, Rijal Idrus mengatakan dalam hal ini, diperlukan instrumen perlindungan sosial dan lingkungan bagi nelayan yang diprakarsai oleh semua pihak baik LSM maupun Akademisi.
"Perlu ada kerjasama yang nyata dalam melindungi wilayah tangkap nelayan dari ancaman tambang pasir laut dan perubahan iklim. Kami para akademisi siap untuk mendukung hal tersebut", tukasnya.
Baca Juga : Guru Besar UNM Ramaikan Bursa Calon Rektor UNHAS
Baca Juga : Guru Besar UNM Ramaikan Bursa Calon Rektor UNHAS
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News