62 Persen Laporan Masyarakat ke Kemenko Polhukam Terkait Konflik Pertanahan
Berdasarkan data Kemenko Polhukam, terdapat 2.163 laporan masyarakat, pada tahun 2022. Isu pertanahan dari data tersebut, mencapai 1.406 laporan.
PORTALMEDIA.ID, JAKARTA – Persoalan tanah masih tinggi dilaporkan masyarakat kepada Kemenko Polhukam hingga hari ini. Untuk tahun 2023 saja, terdapat 3.458 aduan (masyarakat,red) ke Kemenko Polhukam. Dan 2.144 atau 62 persen itu adalah permasalahan pertanahan.
Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Tahun 2024 di Jakarta, Kamis, 7 Maret 2024.
Dia mengatakan, pada tahun tersebut, masih menjabat Menteri ATR/BPN dan juga mengetahui persoalan itu. "Sehingga, saya sendiri, menyelesaikan saya sendiri," ujar Hadi dengan guyonan.
Baca Juga : Pentingnya Sertifikasi Masjid dan Gedung Pendidikan Cegah Mafia Tanah
Hadi juga mengungkap tugasnya saat menjabat menteri ATR/BPN berupa pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat. "Nilai ekonominya hampir Rp6 ribu triliun," ucap Hadi.
Rakornas Kementerian ATR/BPN Tahun 2024 bertajuk "Tata Kelola dan Tata Ruang yang Modern, Berintegritas, dan Berstandar Dunia."
Sementara, Hadi sebagai Menko Polhukam membawa judul atau tema "Stabilitas Pertanahan dan Ruang dalam Mendukung Kebijakan, Politik, Hukum, dan Keamanan."
Baca Juga : DPR Dorong Digitalisasi dan Transparansi Kasus Pertanahan
"Dalam rangka mendukung kebijakan Kemenko Polhukam, judul yang saya berikan ini sangat melekat, linier dengan kondisi saat ini," katanya.
Berdasarkan data Kemenko Polhukam yang dipaparkannya, terdapat 2.163 laporan masyarakat, pada tahun 2022. Isu pertanahan dari data tersebut, mencapai 1.406 laporan, atau 65 persen.
Namun, persentase laporan pertanahan mengalami penurunan tiga persen, pada 2023. Tapi, jumlah laporan masalah tanah meningkat menjadi 2.144. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News