Terbang ke Makassar, KPK Periksa Aset Pemprov Sulsel yang Dikelola Pihak Ketiga

Penulis : wiwi amaluddin
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Inspektorat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Senin (15/8/2022)(PORTALMEDIA/AL FATH)

pemeriksaan tersebut untuk memastikan tidak ada aset milik Pemprov Sulsel yang terbengkalai.

PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Inspektorat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Senin (15/8/2022) demi memeriksa aset-aset Pemprov khususnya yang dikelola pihak ketiga.

Direktorat Supervisi Wilayah IV KPK, Basuki Haryono mengatakan pemeriksaan tersebut untuk memastikan tidak ada aset milik Pemprov Sulsel yang terbengkalai.

"Kita sangat konsen dengan aset-aset pemprov artinya dari segi pengelolaannya dia bisa memberikan kontribusi kepada Pemprov sendiri. Jangan sampai aset itu justru malah terbengkalai atau tidak baik pengelolaannya," ungkapnya ketika ditemui Portal Media, Senin (15/8/2022).

Baca Juga : KPK Siapkan Perluasan Desa Antikorupsi 2026 di 12 Provinsi, Sulsel Targetkan 21 Desa

Basuki menyebutkan pihaknya juga akan memeriksa sejumlah aset daerah yang dikelola pihak ketiga seperti Perseroda untuk mengetahui apa saja keuntungan dari aset yang dipihak ketigakan tersebut terhadap Pemprov Sulsel.

"Inilah kita mesti, istilahnya kita minta aset -aset pemprov yang dikelola oleh pihak ketiga dalam hal ini BUMN atau Perseroda itu yang memberikan kontribusi baik buat pemprov lah," jelasnya.

Menurut keterangan Basuki, KPK dibagi per tim, ada yang mengurusi aset daerah yang dikelola pihak ketiga dan ada yang memeriksa aset mandiri.

Baca Juga : Dua Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Pernah Diendorse Jokowi

Disamping itu, setelah dilaksanakan pemerikaan akan dilakukan pertemuan selanjutnya dengan melibatkan pihak-pihak lain seperti Badan Pengawas Keuangan(BPK) dan Kejaksaan dan lainnya.

"Nanti disitu kita lihat pembahasan berikutnya akan melibatkan pihak-pihak yang lain mungkin dari Kejaksaan, BPK atau darimana, artinya kita harus dapat kekayaan informasi lah karena kan ini masalah bukan sesuatu yang kayak OTT kan," lanjutnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berikan Komentar
Berita Terbaru