Jusuf Kalla Harap Ada Perubahan Kebijakan Atasi Pemberontakan di Tanah Papua
JK menjelaskan terdapat dua tuntutan terkait keinginan masyarakat Papua merdeka, yakni karena mereka merasa dijajah dan merasa dirampok oleh negara.
PORTALMEDIA.ID - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta TNI tak hanya mengganti istilah Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk kelompok yang ingin merdeka dari Indonesia.
"Sama aja, semua itu hanya permainan istilah, mau kasih apa saja. Yang penting ada banyak masyarakat di sana yang bersenjata, yang ingin menyatakan merdeka, sama aja," kata JK dikutip, Jumat (26/4/2024).
JK mengatakan yang mesti dilakukan adalah melakukan perubahan kebijakan untuk benar-benar menyelesaikan konflik di Papua.
Baca Juga : Dituduh Nistakan Ajaran Kristen, Pihak JK Buka Suara: Jangan Salah Pahami Fakta Sejarah
"Ya, harus ada perubahan kebijakan. Menjelaskan bahwa pemerintah sudah memberikan banyak hal. Tinggal pengelolaannya yang tidak sampai ke rakyat," ujar JK.
JK menjelaskan terdapat dua tuntutan terkait keinginan masyarakat Papua merdeka, yakni karena mereka merasa dijajah dan merasa dirampok oleh negara.
Ia menilai cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik di Papua adalah memberikan penjelasan terkait hal-hal yang telah diberikan pemerintah untuk Papua.
Baca Juga : Jelang Ramadhan, DMI Bantu Masjid dan Warga Terdampak Bencana di Aceh Utara
Selain itu, juga perbaikan pengelolaan agar anggaran yang telah diberikan dapat sampai ke rakyat.
"Kita dikira merampok. Saya kasih data, waktu itu pajak, pendapatan gas, pendapatan Freeport kurang lebih Rp20 triliun. Tapi kasih ke Papua dari APBN untuk Otsus dan lainnya per tahun Rp35 triliun pada waktu itu. Bukan kita merampok, kita mensubsidi besar," ujar JK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News