Prabowo Bakal Warisi Utang Pemerintah Jokowi Hingga Rp10.000 Triliun
Hingga Juli 2024, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah mencapai Rp8.502,69 triliun. Angka ini meningkat Rp57,82 triliun dalam sebulan.
PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR -- Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini memprediksi utang pemerintah Jokowi akan mencapai Rp 10 ribu triliun.
Hingga Juli 2024, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah mencapai Rp8.502,69 triliun. Angka ini meningkat Rp57,82 triliun dalam sebulan.
Didik mengatakan utang tersebut pasti akan diwariskan kepada pemerintahan Prabowo. Selain itu, dampak pembayaran bunga akan semakin besar setiap tahunnya.
Baca Juga : Sah! Nanik S Deyang Resmi Pimpin Badan Gizi Nasional dalam Satu Paket Restrukturisasi Kilat Istana
“Kalau kita berutang lagi, dengan menjalankan kebijakan yang sama seperti Jokowi, maka sebagaimana dikatakan mendiang Faisal Basri, Insyaallah kita akan krisis, krisisnya akan lebih dalam lagi,” ujarnya dalam diskusi daring bertajuk 'Warisan Utang Jokowi dan Prospek Pemerintahan Prabowo', dikutip dari keterangan tertulisnya.
Kewajiban pemerintah untuk membayar utang disebut-sebut berdampak pada pengurangan anggaran, seperti untuk pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam menarik utang tentu akan berdampak pada banyak hal.
“Keputusan mengambil utang sebesar itu, karena harus membayar angsuran utang dan pokoknya pasti lebih besar, berdampak pada pengurangan anggaran pendidikan, pengurangan anggaran daerah,” kata Didik.
Baca Juga : Situasi Dalam Negeri Memanas, Prabowo Batalkan ke China
“Oleh karena itu, semua keputusan yang dibuat oleh pejabat negara terkait utang akan berdampak dari kanan ke kiri,” lanjutnya.
Didik mengatakan, hingga saat ini belum ada satu pun anggota DPR yang melakukan checks and balances terhadap keputusan utang yang dibuat pemerintahan Jokowi. “Jadi, saat ini utang kita bisa mencapai hampir Rp 10 ribu triliun,” kata Didik.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengatakan bahwa utang pemerintah Indonesia masih relatif rendah.
Baca Juga : Prabowo Ungkap Temuan Gas Raksasa di Aceh, Diklaim Melebihi Arab Saudi dan Amerika
Luhut memandang hal itu karena rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih di angka 36 persen. Menurut Luhut, rasio utang Indonesia terhadap PDB masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain.
Menanggapi hal tersebut, meski rasio utang Indonesia terhadap PDB lebih rendah dibanding negara lain, Didik mengatakan bunga yang harus dibayarkan Indonesia relatif tinggi.
Didik mencontohkan Jepang. Ia mengatakan, Negeri Matahari Terbit itu memiliki rasio utang terhadap PDB yang tinggi, tetapi bunganya kecil. Berbeda dengan Indonesia.
Baca Juga : PSI Bakal Pilih Ketum Baru, Jokowi Daftar?
“Dibandingkan dengan Jepang, meskipun utang Jepang 100 persen (dari PDB), tetapi kalau bunganya 0,7-0,9 persen, maka pembayaran bunganya saja akan kecil. Utangnya Rp 500 triliun tetapi hanya membayar (bunga) 30 triliun/tahun,” kata Didik.
“Indonesia dengan utang saat ini sebesar Rp 8.500 triliun, kita harus membayar Rp 500 triliun per tahun hanya untuk bunga,” lanjutnya.
“Sekarang suku bunga sedang tinggi, Bank Indonesia menerbitkan SBN. Itu yang membuat Bank Indonesia tinggal diam, menelan korban dari sektor riil,” pungkas Didik.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News