Penerbangan Makassar-Selayar Tak Beroperasi, Komisi V DPR RI Janji Lakukan Evaluasi

PORTALMEDIA.ID,MAKASSAR - Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, mengaku prihatin dengan tidak beroperasinya maskapai penerbangan rute Makassar - Kepulauan Selayar, sejak dua bulan terakhir. Namun, ia bisa memahami jika maskapai memutuskan menghentikan penerbangan akibat kenaikan avtur, yang mengakibatkan naiknya harga tiket pesawat.

"Tentu kita prihatin melihat itu. Nasib maskapai-maskapai penerbangan dalam kondisi kenaikan avtur yang kita ketahui ada kenaikan yang luar biasa, yang juga berimbas terhadap harga tiket," kata Hamka, Senin, 29 Agustus 2022.

Selain kenaikan harga avtur, Hamka mengungkapkan, selama pandemi Covid-19, jumlah penumpang untuk penerbangan rute Makassar - Selayar relatif lebih kecil. Dua kondisi itu yang mengakibatkan penerbangan ke Selayar mengalami hambatan.

Baca Juga : RUU BUMD Dinilai Mendesak, DPR Soroti Lemahnya Tata Kelola dan Profesionalisme di Daerah

"Apa yang harus kita lakukan? Sementara ini, kita menunggu dulu bagaimana kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga tiket," ujarnya.

Politisi Golkar ini mengungkapkan, dalam waktu singkat juga akan dilakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pembiayaan maskapai penerbangan. "Komponen yang paling besar di situ adalah avtur. Avtur tidak bisa kita bendung, avtur itu naik, sehingga kalkulasi maskapai-maskapai itu pasti," imbuhnya.

Ia mengatakan, pemerintah daerah tentu harus memikirkan agar kegiatan ekonomi tetap berjalan baik. Sehingga, ada multiplayer efek yang bisa mendorong pertumbuhan penerbangan di Selayar.

Baca Juga : Rapat dengan DPR, Kapolri Tegaskan Penolakan Polri di Bawah Kementerian

"Kita tidak bisa banyak berbuat, karena kita mau paksakan maskapai mau terbang juga sangat sulit. Sangat dipahami kalau terjadi kerugian," terangnya.

"Untuk sementara, kondisi sekarang ini kita harus sabar dulu melihat perkembangan selanjutnya. Saya yakin dan percaya kalau ekonomi sudah bergerak dengan baik, Insyaallah akan penerbangan itu lancar kembali. Tidak bisa kita paksakan maskapai melakukan penerbangan jika terjadi kerugian," sambungnya.

Di sisi lain, tambah Hamka, pemerintah tidak bisa mensubsidi penerbangan karena kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. "Itulah kondisi yang harus kita pikirkan, bagaimana pergerakan ekonomi ini membaik, dan semua aktivitas ekonomi berjalan seperti sediakala, seperti sebelum Covid-19," pungkasnya.

Baca Juga : Peran OMSP Disebut Kunci Ciptakan Stabilitas dan Ketahanan Nasional

Terpisah, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, juga mengaku tak bisa berbuat banyak. Bupati Kepulauan Selayar telah mengirimkan surat permohonan bantuan untuk subsidi, namun dalam kondisi saat ini, pemerintah provinsi tidak bisa memberikan subsidi.

"Kita juga tidak bisa menggunakan anggaran tak terduga, karena ini tidak masuk dalam kondisi darurat atau mendesak. Sehingga, secara aturan tidak dibolehkan," imbuhnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News