Efisiensi Anggaran Mitra Komisi V DPR RI, Ini Rincian dan Perubahannya
Selain itu, terdapat beberapa perubahan anggaran di kementerian lain yang merupakan mitra Komisi V DPR RI.
PORTALMEDIA.ID - Ketua Komisi V DPR Lasarus mengungkapkan perubahan dalam efisiensi anggaran sejumlah kementerian yang menjadi mitra Komisi V DPR RI.
Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025), ia menyampaikan bahwa pemotongan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dikoreksi dari Rp81 triliun menjadi Rp60,46 triliun.
Dengan revisi ini, pagu akhir anggaran Kementerian PU ditetapkan sebesar Rp50,48 triliun.
Baca Juga : Aliyah Mustika Ilham: Kolaborasi Jadi Kunci Ketahanan Pangan Makassar dan Nasional
Selain itu, terdapat beberapa perubahan anggaran di kementerian lain yang merupakan mitra Komisi V DPR RI. Anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meningkat menjadi Rp17,73 triliun dari sebelumnya Rp13,58 triliun.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga mendapatkan kenaikan anggaran menjadi Rp3,46 triliun dari sebelumnya Rp1,6 triliun.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengalami peningkatan anggaran menjadi Rp1,47 triliun dari sebelumnya Rp1,16 triliun.
Baca Juga : RUU BUMD Dinilai Mendesak, DPR Soroti Lemahnya Tata Kelola dan Profesionalisme di Daerah
Sementara itu, Kementerian Transmigrasi menerima tambahan anggaran menjadi Rp83,5 miliar dari sebelumnya Rp75,02 miliar.
Badan SAR Nasional (Basarnas) mendapatkan anggaran Rp1,09 triliun dari sebelumnya Rp1,01 triliun, sedangkan BMKG menerima anggaran Rp1,78 triliun dari semula Rp1,4 triliun.
Dalam rapat tersebut, Lasarus memastikan bahwa perubahan anggaran ini telah mendapat persetujuan dari DPR. "Bapak, ibu, sekalian, kita ketok secara keseluruhan ya?" ujarnya sebelum mengesahkan perubahan jumlah pemotongan anggaran.
Baca Juga : Rapat dengan DPR, Kapolri Tegaskan Penolakan Polri di Bawah Kementerian
Pemerintah sebelumnya menetapkan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini berdampak pada berbagai kementerian dan lembaga, termasuk mitra Komisi V DPR.
Namun, seiring dengan perkembangan kebijakan, Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran guna memastikan program-program strategis tetap berjalan sesuai rencana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News