Cerita Amran Sulaiman Ditegur Wapres karena Tutup Perusahaan Milik Mafia Beras
Amran Sulaiman ditegur wakil presiden karena perusahaan mafia beras yang ditutupnya milik pemain-pemain besar
PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku pernah ditegur wakil presiden karena menutup perusahaan milik mafia beras. Namun, Amran tidak menyebut nama wakil presiden tersebut dan kapan teguran diberikan.
Itu diungkapkan Amran di hadapan wisudawan Universitas Hasanuddin (Unhas) pada 10 April 2025. Saat sambutannya sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unhas.
“Kami pernah ditegur wakil presiden, gara-gara ada mafia beras kami tutup perusahaannya,” kata Amran, dikutip dari video wisuda yang disiarkan YouTube Unhas TV.
Baca Juga : Kebijakan Presiden Prabowo Turunkan Harga Pupuk 20% Pertama Kali dalam Sejarah
Pria asal Bone, Sulawesi Selatan itu mengatakan, kemarahan Wapres bukan tanpa alasan. Pasalnya, mafia beras tersebut melibatkan pemimpin besar.“Ternyata semuanya adalah pemimpin besar ada di dalamannya,” ujar Amran.
Meski dimarahi, lulusan Fakultas Pertanian Unhas itu mengaku berterima kasih. Karena pada intinya telah menutup perusahaan tersebut.
“Kami dimarahi, kami berterima kasih. Kami katakan, yang penting kami sudah tutup,” tuturnya.
Amran menegaskan, perusahaan yang ia tutup, bukan tanpa alasan. “Karena dia melanggar regulasi yang ada di republik ini,” pungkasnya.
Andi Amran Sulaiman sebelumnya berupaya untuk mewujudkan swasembada pangan. Dia menyebut ada peningkatan signifikan produksi padi nasional pada tahun ini.
“Capaian bulan Maret meningkat dari 900-an ribu hektare menjadi lebih dari 1,2 juta hektare dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Amran dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 9 April 2025.
Terhadap capaian itu, Amran mengimbau penanggung jawab lapangan agar menjaga ritme tanam. Amran menargetkan luas tambah tanam minimal bisa mencapai 1,6 juta hektare.
Amran juga menyampaikan pentingnya evaluasi rutin terhadap luas tambah tanam untuk mencapai target swasembada pangan. Amran mengatakan penanggung jawab program di daerah akan dipanggil oleh Kementerian Pertanian apabila terjadi penurunan produksi. “Kalau mau pangan terpenuhi, harus evaluasi harian, bukan bulanan," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News