Puan Maharani Tanggapi Penghapusan Istilah Orde Lama: Jangan Lukai Sejarah

PORTALMEDIA.ID – Ketua DPR RI sekaligus petinggi PDI Perjuangan, Puan Maharani, akhirnya angkat bicara menanggapi rencana kontroversial dari Kementerian Kebudayaan yang dipimpin Fadli Zon terkait penghapusan istilah "Orde Lama" dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.

Meski Orde Lama erat kaitannya dengan masa pemerintahan Presiden pertama RI, Soekarno—yang juga kakek Puan—ia tidak memberikan penolakan tegas atas rencana tersebut.

Namun, Puan menekankan pentingnya penulisan sejarah dilakukan secara hati-hati dan tidak menyakiti siapapun.

Baca Juga : RUU BUMD Dinilai Mendesak, DPR Soroti Lemahnya Tata Kelola dan Profesionalisme di Daerah

"Apapun istilah atau kejadian dalam sejarah, jangan sampai ada yang tersakiti atau dihilangkan. Karena sejarah tetaplah sejarah. Harus dikaji dengan baik dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Selasa (27/5/2025).

Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dalam proyek besar tersebut dan mengingatkan agar prosesnya tidak dilakukan tergesa-gesa. Puan pun mengutip semboyan Bung Karno, "Jas Merah", sebagai pengingat agar bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah.

"Kalau memang mau diperbaiki silakan, tapi jangan sampai ada fakta yang dihapus, meskipun pahit. Sejarah itu bukan untuk disesuaikan dengan kenyamanan, tapi untuk disampaikan apa adanya," tegasnya.

Baca Juga : Rapat dengan DPR, Kapolri Tegaskan Penolakan Polri di Bawah Kementerian

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa penghapusan istilah "Orde Lama" dalam sepuluh jilid buku sejarah RI dilakukan demi menciptakan narasi yang lebih netral dan inklusif. Ia menilai, istilah tersebut tidak pernah digunakan secara resmi oleh pemerintahan era Soekarno.

"Kalau kita lihat, pemerintahan saat itu tidak pernah menyebut dirinya sebagai Orde Lama. Istilah itu justru muncul kemudian. Sementara Orde Baru secara sadar menamakan dirinya demikian," kata Fadli kepada wartawan.

Fadli juga menambahkan bahwa penulisan ulang sejarah ini melibatkan tim sejarawan independen dan menelan anggaran besar, mencapai Rp9 miliar.

Baca Juga : Peran OMSP Disebut Kunci Ciptakan Stabilitas dan Ketahanan Nasional

Meski menuai sorotan publik dan politisi, termasuk dari kalangan PDI Perjuangan, proyek penulisan ulang sejarah Indonesia ini tetap bergulir dengan target menghasilkan narasi baru yang dianggap lebih representatif terhadap dinamika sejarah bangsa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News