Pemkot Makassar Genjot Digitalisasi BUMD, QRIS Jadi Wajah Baru Pelayanan Publik
Salah satu gebrakan strategis yang kini diterapkan adalah sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS di seluruh Perusda.
PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham mendorong transformasi menyeluruh terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan digitalisasi sebagai pondasi utama.
Salah satu gebrakan strategis yang kini diterapkan adalah sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS di seluruh Perusda.
"Kami ingin menghapus sepenuhnya transaksi tunai di lingkungan BUMD. Sistem pembayaran ke depan akan 100 persen digital," tegas Munafri saat bertemu Plt Direksi BUMD di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (2/6/2025).
Baca Juga : Wujudkan Kota Tertata, Pemerintah Kota Makassar Fasilitasi Relokasi Pedagang ke Pasar Kampung Baru
Langkah ini, menurut Munafri, bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan bagian dari upaya besar untuk mewujudkan tata kelola yang efisien, transparan, dan profesional. Ia menegaskan bahwa digitalisasi merupakan kunci dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kontribusi nyata BUMD terhadap pendapatan daerah.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Ricky Satria, salah satu penggagas QRIS, serta tim ahli Pemkot Makassar dan para Plt Direktur BUMD.
QRIS kini akan menjadi metode pembayaran utama di berbagai layanan publik, seperti PDAM, terminal, pasar tradisional, hingga sistem parkir.
Baca Juga : Pasang Papan Penanda, Pemkot Makassar Tegaskan Status Aset Fasum di Perumnas Sudiang
“Tidak boleh lagi ada pembayaran tunai, apalagi di pasar. Sistem digitalisasi harus jalan,” ujar Munafri.
Selain QRIS, Pemkot juga menyiapkan penggabungan beberapa BUMD menjadi dua entitas besar: Perseroda Pangan dan Perseroda Infrastruktur. Rumah Potong Hewan (RPH) akan digabung ke dalam Perseroda Pangan, sedangkan terminal dan infrastruktur lainnya akan masuk ke dalam Perseroda Infrastruktur.
Tak hanya itu, Munafri mengungkap rencana pembentukan Badan Pembiayaan Nasional (BPN) sebagai mitra strategis dalam transaksi keuangan yang sehat. Lembaga ini akan berfungsi menekan ketergantungan pegawai terhadap pinjaman online yang marak terjadi.
Baca Juga : Diperkuat Putusan MA, Pemkot Makassar Segera Tertibkan Bangunan Liar di Lahan Kompleks Pemda Manggala
“Kita ingin mendorong perbaikan sistem, bukan hanya mengejar profit. Yang utama adalah keberlanjutan tata kelola yang sehat,” tandasnya.
Dalam konteks pendapatan asli daerah (PAD), digitalisasi juga difokuskan pada pengelolaan parkir dan pasar. Munafri menekankan pentingnya sistem parkir tunggal yang terkendali serta penghapusan praktik parkir liar di area pasar tradisional.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Pemkot Makassar dalam menjadikan BUMD sebagai lokomotif pelayanan publik yang modern dan terpercaya, sejalan dengan visi kota berbasis teknologi dan efisiensi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News