Jawab Fraksi DPRD, Munafri Pastikan Pembangunan Berbasis Data dan Keadilan Sosial

PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara resmi memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPRD Makassar, Jumat (13/6/2025).

Dalam paparannya, Munafri menyatakan bahwa seluruh masukan fraksi menjadi catatan penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.

Ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar berkomitmen menjalankan pembangunan yang inklusif, berbasis nilai, dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Baca Juga : Lewat Forum Indonesia on the Move, Munafri Siapkan Sistem Transportasi Terpadu dan Rendah Emisi

Munafri menegaskan bahwa Pemkot telah memperkuat sistem keamanan lingkungan melalui optimalisasi peran Linmas, tokoh agama, dan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di tingkat kelurahan.

"Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah hanya bagian dari orkestrasi besar yang melibatkan seluruh elemen warga," ujarnya.

Soal dorongan terhadap pusat inovasi seni, budaya, dan teknologi berbasis kearifan lokal, yang juga disuarakan oleh beberapa fraksi. Appi menjelaskan bahwa Pemkot melalui Makassar Creative Hub (MCH) sedang membangun ekosistem inovasi inklusif.

Baca Juga : Menjelang Setahun Kepemimpinan MULIA, Makassar Raih UHC Award 2026

"Melalui MCH, kami ingin melahirkan talenta lokal yang kompetitif. Di sinilah pelatihan, mentoring, dan kolaborasi kreatif menjadi pilar utamanya," jelas Munafri.

Dalam bidang infrastruktur, Munafri menanggapi secara serius dorongan agar pembangunan menyentuh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ia memastikan bahwa Pemkot telah mengalokasikan anggaran proporsional untuk konektivitas dan layanan dasar, termasuk penanganan jalan rusak, banjir, dan sanitasi.

"Prinsip inklusivitas menjadi dasar dalam seluruh perencanaan kami. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal, termasuk kawasan padat dan pesisir," tegasnya.

Baca Juga : Kunjungi Kantor Kemenlu, Wali Kota Munafri Perkuat Diplomasi Pariwisata dan Maritim Lewat Kolaborasi

Menjawab harapan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, politisi Golkar ini menyebutkan bahwa Pemkot telah membangun sistem berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel, dengan pengawasan ketat dan partisipasi publik.

"Pencegahan korupsi bukan hanya soal sistem, tapi soal budaya baru yang melibatkan semua pihak, termasuk warga kota," katanya.

Terkait pendidikan, Pemkot terus mendorong pemerataan tenaga pendidik hingga ke wilayah pesisir. Program insentif guru dan pakaian sekolah gratis juga terus ditingkatkan untuk meringankan beban orang tua dan mendukung keberlangsungan belajar siswa.

Baca Juga : Pengamat Nilai Ketegasan Munafri Tertibkan Parkir Liar hingga PKL Sangat Tepat Menata Makassar

"Pendidikan adalah hak, bukan privilese. Kualitasnya tidak boleh tergantung di mana seseorang tinggal," ujar Munafri.

Menanggapi isu reklame, Munafri menyebutkan bahwa Pemkot telah merancang regulasi yang lebih ketat dan estetik agar tata kota lebih tertata dan ramah visual.

"Setiap reklame harus legal dan memperhatikan keindahan serta keselamatan publik," katanya.

Baca Juga : Munafri–Aliyah Kompak Hadiri Muscab Hanura Makassar, Tegaskan Komitmen Kolaborasi Lintas Partai

Terkait Air bersih jadi prioritas utama. Appi juga menekankan kebutuhan dasar air bersih, terutama di wilayah utara kota. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur air bersih akan menjadi prioritas utama.

"RPJMD ini adalah fondasi pembangunan menuju Makassar yang lebih manusiawi, inklusif, dan berdaya saing. Kritik dan masukan DPRD menjadi bagian dari proses demokratis yang akan terus kami tindaklanjuti," tutup Munafri di hadapan forum paripurna.

Dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Makassar, Munafri menegaskan bahwa seluruh program prioritas dirancang untuk menjawab kebutuhan strategis dan mendesak masyarakat Kota Makassar secara adil dan transparan.

"Setiap rupiah yang digunakan dalam pembangunan kota harus diketahui dan diawasi bersama oleh masyarakat," tegas Wali Kota Munafri saat menjawab harapan Fraksi-fraksi terkait transparansi program unggulan.

Menanggapi Fraksi lain tentang pentingnya pendataan yang akurat untuk efektivitas perlindungan sosial. Program seperti gratis iuran Sampah akan menyasar rumah tangga berdaya listrik 450–900 VA sebagai indikator keluarga miskin.

"Verifikasi dan pemutakhiran berbasis data yang akan diperkuat secara menyeluruh hingga tingkat kelurahan," tuturnya.

Terkait 7 program unggulan, Munafri menegaskan seluruhnya telah disusun dengan tolok ukur pembangunan yang terukur. Pendanaan berasal dari APBD, transfer pusat, maupun skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Pemerintah kota juga berkomitmen mengintegrasikan pelaksanaan RPJMD secara akuntabel dan transparan," papar Appi.

Sedangkan, Permintaan Fraksi lainnya lagi terkait perbaikan fasilitas sekolah dan kantor kelurahan menjadi perhatian serius. Pemkot akan membangun sarana pendidikan dan pelayanan publik dengan standar nasional.

"Penanganan banjir juga terus dilakukan melalui sinergi antara Pemkot, Pemprov Sulsel, dan Pemerintah Pusat," bebernya.

Program pembangunan rumah sakit bertipe A dan revitalisasi Lapangan Karebosi tetap menjadi prioritas. Munafri memastikan pembangunan berkelanjutan ini menjawab kebutuhan masyarakat secara terukur.

Ia juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan. Seluruh program pembangunan akan direncanakan melalui RKPD sebagai turunan dari RPJMD, dengan indikator yang jelas.

Menutup penyampaian, Munafri menegaskan bahwa visi-misi yang diusung dirinya bersama Wakil Wali Kota akan direalisasikan secara bertahap demi menjawab kebutuhan riil masyarakat.

"Setiap janji adalah komitmen, dan setiap komitmen adalah investasi bagi masa depan Makassar. Kami terus bekerja keras mewujudkannya," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News