Fraksi PDIP Desak Pemerintah Hentikan Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia
Menurutnya, selain menciptakan kegaduhan publik, proyek ini juga menunjukkan tanda-tanda ketidakteraturan dalam pelaksanaannya.
PORTALMEDIA.ID - Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI secara tegas meminta pemerintah menghentikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang sedang dijalankan oleh Kementerian Kebudayaan. Desakan ini muncul menyusul polemik yang berkembang dan mundurnya sejumlah sejarawan dari tim penulis.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Maria Yohana Esti Wijayati, menyampaikan penolakan tersebut dalam pernyataan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
“Kami meminta dengan tegas agar proyek penulisan sejarah ini dihentikan. Proses ini telah menimbulkan kontroversi luas dan menyakiti banyak pihak,” ujar Esti.
Baca Juga : Puan Tegaskan Peran PDIP sebagai Penyeimbang yang Berpihak pada Rakyat
Menurutnya, selain menciptakan kegaduhan publik, proyek ini juga menunjukkan tanda-tanda ketidakteraturan dalam pelaksanaannya. Beberapa akademisi dan sejarawan yang sebelumnya tergabung dalam tim, telah memilih untuk mengundurkan diri.
“Fakta bahwa sejumlah sejarawan menarik diri menunjukkan ada persoalan serius dalam mekanisme kerja tim. Maka, kami dari Fraksi PDIP menyatakan proyek ini sebaiknya dihentikan segera,” tegas Esti.
Esti menambahkan bahwa sikap resmi fraksi akan disampaikan secara langsung dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.
Baca Juga : PDIP Gelar Rakernas I Bertepatan HUT ke-53 pada 10–12 Januari
“Dalam forum resmi tersebut, kami akan menyampaikan permintaan penghentian proyek secara langsung. Kami ingin mendiskusikan substansi dan dampak proyek ini, termasuk bagaimana hal itu kini menjadi perhatian internasional,” ucapnya.
Proyek penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan menuai kritik lantaran diduga mengabaikan bab-bab penting dalam sejarah nasional, terutama terkait peristiwa pelanggaran HAM berat.
Sejumlah kalangan menilai upaya ini berpotensi mereduksi narasi sejarah dan menciptakan versi yang tidak utuh atas perjalanan bangsa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News