Hakim MK Arief Hidayat Ingatkan Penulisan Ulang Sejarah Tak Boleh Didikte Penguasa

PORTALMEDIA.ID – Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia harus dilakukan secara objektif, tidak berpihak, dan tidak dikuasai oleh kepentingan politik sesaat.

Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi rencana pemerintah Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Kebudayaan yang kini dipimpin Fadli Zon untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah nasional.

Proyek tersebut belakangan menuai sorotan tajam karena diduga menghapus sejumlah episode penting, termasuk pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM).

Baca Juga : Putusan MK Perjelas Batas Pemidanaan terhadap Wartawan

“Sejarah itu jangan ditulis oleh orang yang berkuasa. Itu pameo yang sudah lama ada. Karena itu, dalam proyek ini, saya hanya mengingatkan: tulislah secara objektif dan jujur,” kata Arief dikutip, Rabu (2/7/2025).

Arief menilai proyek ini boleh saja dilanjutkan, tetapi dengan syarat utama: tidak mengaburkan fakta dan tidak dikendalikan oleh narasi sepihak.

“Silakan diteruskan. Tapi jangan sampai hanya mencerminkan versi penguasa. Kalau begitu, itu keliru,” ujarnya.

Baca Juga : Putusan MK Jadi Momentum Perkuat Peran Perempuan di DPR

Sejak diumumkan, proyek penulisan sejarah versi baru ini menuai kritik dari banyak kalangan, mulai dari akademisi hingga pegiat HAM. Kritik utamanya adalah penghilangan bab-bab sejarah penting yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat dan peristiwa-peristiwa kelam dalam perjalanan bangsa.

Sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat sipil bahkan menyuarakan penolakan terhadap proyek ini. Mereka menilai penulisan sejarah seharusnya dilakukan dengan pendekatan ilmiah, partisipatif, dan mencakup seluruh aspek sejarah, termasuk sisi gelapnya.

“Kalau sejarah hanya ditulis secara sepihak dan mengabaikan fakta-fakta penting, itu bukan rekonstruksi sejarah—itu manipulasi,” tandas Arief.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News