TNI Dilibatkan dalam Pembangunan RS di Daerah Rawan, Fokus Papua dan Wilayah Terpencil

PORTALMEDIA.ID — Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan berperan langsung dalam pembangunan rumah sakit di berbagai daerah rawan konflik dan terpencil, sebagai bagian dari upaya kolaboratif lintas sektor untuk memperkuat layanan kesehatan nasional.

Keterlibatan TNI ini merupakan hasil kesepakatan strategis antara Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kesepakatan tersebut diteken oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala BPOM Taruna Ikrar, dalam acara yang digelar di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Baca Juga : Menhan Dorong Standar Internasional Pendidikan Perwira TNI

“Pembangunan rumah sakit di daerah rawan, seperti Papua Pegunungan, akan melibatkan TNI. Ini dilakukan agar proses konstruksi dapat berjalan aman dan tepat sasaran,” ungkap Menhan Sjafrie dalam konferensi pers usai penandatanganan.

Ia menambahkan bahwa pembangunan fisik rumah sakit akan dikerjakan langsung oleh TNI, melalui korps zeni atau satuan teknik militer. Proyek tersebut akan menggunakan skema anggaran dari Kemenkes, sementara pengamanan dan eksekusinya berada di bawah koordinasi Kemhan.

Tak hanya pembangunan infrastruktur, kesepakatan ini juga mencakup kerja sama antara rumah sakit milik TNI dan Kemenkes. Kedua pihak sepakat memperkuat integrasi layanan kesehatan melalui kolaborasi fasilitas dan sumber daya medis.

Baca Juga : Sjafrie Sjamsoeddin Dorong Mahasiswa Unhas Perkuat Karakter dan Integritas

“Kita punya banyak rumah sakit, begitu juga Kemenkes. Kita ingin saling berbagi dan mendukung pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Sjafrie.

Dalam kesempatan yang sama, Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa Presiden telah menginstruksikan pembangunan 66 rumah sakit di kabupaten/kota tertinggal, dengan sekitar 12 hingga 14 di antaranya berada di wilayah rawan konflik di Papua.

“Kami butuh dukungan dari Kemhan agar proses pembangunan di wilayah rawan bisa berjalan lancar. Bahkan kalau bisa, personel dari TNI juga ikut turun membangun,” jelas Budi.

Baca Juga : Surya Paloh Sebut Dapat “Vitamin” Usai Bertemu Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

Tak hanya pada tahap pembangunan, Kemenkes juga meminta bantuan tenaga medis dari kalangan dokter militer untuk operasional rumah sakit di wilayah-wilayah tersebut. Hal ini didorong oleh kondisi keamanan yang tidak stabil, yang kerap mengancam keselamatan tenaga medis sipil.

“Kalau dokter TNI atau lulusan Universitas Pertahanan, mereka punya pelatihan menghadapi situasi krisis. Kami percaya diri mereka bisa bekerja dengan aman dan profesional di wilayah-wilayah ini,” ujarnya.

Kolaborasi antar lembaga ini merupakan bagian dari strategi transformasi kesehatan nasional yang menitikberatkan pada pemerataan layanan hingga ke pelosok, serta menjamin keamanan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News