Prabowo Minta DPR Buka Dialog, Kebijakan Tunjangan dan Kunker Luar Negeri Dicabut
Menurutnya, DPR harus peka dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
PORTALMEDIA.ID – Presiden RI Prabowo Subianto memastikan DPR RI akan mencabut sejumlah kebijakan yang selama ini menuai kritik publik. Salah satunya terkait besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Hal itu disampaikan Prabowo usai menggelar rapat bersama ketua umum partai politik, pimpinan DPR, MPR, serta sejumlah tokoh politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
“Pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo.
Baca Juga : RUU BUMD Dinilai Mendesak, DPR Soroti Lemahnya Tata Kelola dan Profesionalisme di Daerah
Ia menegaskan, langkah itu diambil sebagai bentuk respons atas aspirasi rakyat. Menurutnya, DPR harus peka dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Pimpinan DPR dan ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Prabowo meminta DPR membuka ruang dialog lebih luas dengan publik. Ia mendorong agar tokoh masyarakat, mahasiswa, hingga kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi diundang langsung untuk berdialog dengan pimpinan DPR.
Baca Juga : Rapat dengan DPR, Kapolri Tegaskan Penolakan Polri di Bawah Kementerian
“Saya minta pimpinan DPR mengundang tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, siapa pun yang ingin menyampaikan aspirasi supaya bisa diterima dengan baik,” tutur Prabowo.
Ia menambahkan, pencabutan kebijakan soal tunjangan dan kunjungan kerja ke luar negeri akan segera ditindaklanjuti DPR. Sementara tuntutan lainnya tetap dapat disampaikan masyarakat melalui delegasi resmi ke DPR RI.
Rapat di Istana Merdeka itu digelar di tengah maraknya aksi unjuk rasa rakyat yang menuntut perubahan sikap lembaga legislatif.
Baca Juga : Peran OMSP Disebut Kunci Ciptakan Stabilitas dan Ketahanan Nasional
Pertemuan tersebut dihadiri para ketua umum partai politik, di antaranya Surya Paloh (NasDem), Megawati Soekarnoputri (PDIP), Bahlil Lahadalia (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), serta Muhaimin Iskandar (PKB).
Hadir pula Edhie Baskoro Yudhoyono mewakili Partai Demokrat, Sekjen PKS Muhammad Kholid, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News