Andi Yuliani Paris Kritik Alokasi Transfer Daerah: Lapangan Kerja untuk Pekerja Unskilled Minim
Yuliani juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari indikator makro.
PORTALMEDIA.ID – Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menyoroti besarnya alokasi transfer ke daerah yang mencapai Rp650 triliun. Menurutnya, dana tersebut belum memberikan dampak nyata pada penciptaan lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja tidak terampil (unskilled).
Dalam rapat dengar pendapat bersama enam Direktur Jenderal Kementerian Keuangan di Gedung Nusantara I, Senayan, Kamis (11/9/2025), politisi Fraksi PAN itu menegaskan bahwa pemerintah daerah belum memiliki program padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja secara langsung.
“Walaupun ada program makan bergizi gratis, tapi program padat karya di level paling bawah tidak ada. Akibatnya, lapangan pekerjaan untuk kelompok unskilled minim, daya beli pun menurun. Ini harus jadi perhatian Kementerian Keuangan,” kata Andi.
Baca Juga : Aliyah Mustika Ilham: Kolaborasi Jadi Kunci Ketahanan Pangan Makassar dan Nasional
Ia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari indikator makro. Dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan daya beli masyarakat di daerah, kata dia, harus menjadi ukuran utama.
Selain itu, Yuliani menyoroti kebijakan sejumlah daerah yang menaikkan pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), akibat berkurangnya transfer dari pusat.
“Kenaikan pajak ini justru bisa memicu keresahan sosial dan memantik gelombang demo di berbagai daerah,” tegasnya.
Baca Juga : RUU BUMD Dinilai Mendesak, DPR Soroti Lemahnya Tata Kelola dan Profesionalisme di Daerah
Tak hanya itu, ia juga meminta kejelasan dukungan fiskal bagi sektor UMKM, pariwisata, hingga proyek strategis nasional (PSN) seperti perumahan rakyat.
Menurutnya, Kemenkeu perlu memastikan adanya program konkret berupa insentif kredit, relaksasi pajak, maupun dukungan lain untuk menghidupkan sektor-sektor yang kini terpuruk.
“Kita harapkan sektor perhotelan, restoran, dan UMKM yang sedang suram bisa bangkit dengan dukungan fiskal yang jelas,” ujarnya.
Baca Juga : Rapat dengan DPR, Kapolri Tegaskan Penolakan Polri di Bawah Kementerian
Di akhir paparannya, politisi asal Sulsel itu mendorong Kemenkeu memperkuat koordinasi lintas direktorat jenderal. Ia menilai program yang dijalankan secara terpisah berpotensi tidak efisien, sementara pendekatan berbasis joint effort activity akan lebih efektif dalam mencapai hasil.
“Kalau masing-masing jalan sendiri, anggaran manajemen akan terus membengkak. Tapi dengan model joint effort activity, outcome lebih jelas dan efisiensi bisa tercapai,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News