Soal Dampak Jika Izin PT Vale Tidak Diperpanjang, Begini Kata Pakar Ekonomi
Ekonom dari Unismuh Makassar angkat bicara soal dampak yang akan terjadi jika Gubernur Sulsel masib kekeh tidak memperpanjang izin dari PT Vale.
PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Sutardjo Pui menyampaikan komentarnya soal dampak ekonomi yang akan terjadi jika perpanjangan izin PT. Vale ditolak oleh Gubernur Sulsel.
Saat dikonfirmasi portalmedia.id, Sutardjo mengatakan, penolakan ini pada dasarnya tidak akan berefek apa pun dari segi ekonomi.
"Sebab, tanpa adanya kerja sama dengan pemerintah, PT Vale akan tetap melakukan produksi," ujar pakar ekonomi ini.
Baca Juga : RDP di Komisi XII, PT Vale Jelaskan Kepatuhan dan Kepastian Operasional
Ia menjelaskan, dari segi ekonomi tidak masalah, artinya mau dia sama pemda atau tidak. Itu tidak berdampak pada ekonomi.
Kecuali kata Sutardjo, penolakan perpanjangaan izin oleh Gubernur tersebut akan membuat PT. Vale tidak beroperasi. Maka, itu yang akan jadi masalah.
"Sepanjang dia tidak distop produksinya, tidak ada masalah. Jadi, mau pemda yang ambil alih atau ada perpindahan tangan untuk proses pengelolaannya, tetap tidak ada masalah dari segi ekonomi," terangnya.
Baca Juga : Menghadapi Ramadan, Gubernur Sulsel Keluarkan Imbauan
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman kembali menegaskan penolakan perpanjangan kontrak karya bersama PT Vale di Indonesia.
"Sudah jelas di RDP yang saya sampaikan, tidak ada nilai tawar di situ. Tidak ada nilai tawar, tolak perpanjangan PT Vale," tegasnya saat ditemui selepas acara acara Rakor pendataan awal registrasi BPS, di Hotel Claro Rabu, (14/9/2022)
Lanjutnya, PT Vale boleh berada di bawah konsesi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. "Semua peluang bisa dibuka. Kita bukan menolak investasi, tapi bisa memperbanyak investasi ketika ruang itu diberikan konsesinya lebih luas kepada Pemprov," lanjutnya.
Baca Juga : 617 Sak Pupuk Phonska Plus Dukung Keberlanjutan Pertanian Huko-huko
Gubernur Andalan tersebut menegaskan tidak akan mundur dari sikap penolakan ini. Ia juga mengatakan hal ini bukan dalam tataran menolak investasi, namun tidak membuat monopoli terhadap investasi tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News