Wamendagri Pimpin Rakor Pemerintahan se-Sulawesi 2025
Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mempercepat realisasi program prioritas nasional.
PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan se-Wilayah Sulawesi Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat, 10 Oktober 2025.
Kehadiran Wamendagri disambut hangat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sekprov Sulsel) Jufri Rahman, bersama sejumlah pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov Sulsel dan para Sekprov dari provinsi se-Sulawesi.
Suasana penyambutan berlangsung akrab, mencerminkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan regional.
Baca Juga : Soal Perpanjangan Usia Pensiun ASN, Wamendagri Singgung Fiskal
Menurut Sekprov Sulsel Jufri Rahman, inti dari Rakor ini adalah ruang dialog langsung antara kepala daerah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat. Forum tersebut menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai masukan dan aspirasi daerah kepada Kementerian Dalam Negeri.
“Sehingga, kita berharap InshaAllah agar dalam waktu dekat akan ada solusi yang bisa disampaikan kepada kita semua,” ujar Jufri Rahman yang pernah menjabat sebagai Dirjen Menpan RB.
Ia menambahkan, forum ini diharapkan menghasilkan langkah nyata dalam menjawab tantangan daerah.
Baca Juga : Wamendagri Bima Arya Minta Wali Kota Terpilih Lanjutkan Program Danny Pomanto
"Kami percaya, sinergi yang dibangun hari ini akan memperkuat pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal,” tutur Jufri.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mempercepat realisasi program prioritas nasional.
“Pertama, optimalisasi belanja daerah melalui percepatan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kedua, inovasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak memberatkan masyarakat,” kata Bima Arya.
Ia menambahkan, arahan dari Menteri Dalam Negeri juga menyoroti empat langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Selain optimalisasi belanja dan inovasi PAD, pemanfaatan program strategis nasional sebagai peluang pertumbuhan daerah, serta mendorong peran swasta melalui kemudahan perizinan menjadi fokus utama,” jelas Bima Arya.
Rakor tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Rifqiansyah Karisayuda, Sekprov Sulawesi Tenggara, Sekprov Gorontalo, serta para wali kota dan bupati se-Sulawesi Selatan.
Forum ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat koordinasi lintas provinsi di wilayah Sulawesi. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News