Reklamasi Pulau Lae-lae Segera Dilakukan

Penulis : Dewi
Kajian dilakukan karena reklamasi Lae-lae ini akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, dan ini akan menjadi destinasi wisata baru di Sulsel/IST

Reklamasi ini ditarget selesai sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman

PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Reklamasi Pulau Lae-lae sebagai pengganti lahan seluas 12,11 hektar dari pengelola PT Yasmin kepada Pemprov Sulsel akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Reklamasi ini ditarget selesai sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Persiapan Reklamasi Lae-lae yang dipimpin Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 21 September 2022.

"Rapat ini untuk menyamakan persepsi. Tujuannya kita ingin Lae-lae tuntas sebelum akhir periode Gubernur. Pak Gubernur ingin sebelum berakhir masa jabatan selesai. Jadi kita tajamkan lagi," ujarnya.

Baca Juga : Kemantapan Capai 100 Persen, Gubernur Sulsel Resmikan Ruas Jalan Penghubung Pinrang–Enrekang

Abdul Hayat mengungkapkan, untuk pelaksanaan reklamasi Lae-lae, Pemerintah Provinsi masih menunggu kajian yang dilakukan PT Yasmin sebagai penanggung jawab kegiatan reklamasi tersebut. Kajian dilakukan karena reklamasi Lae-lae ini akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, dan ini akan menjadi destinasi wisata baru di Sulsel.

"Kita masih menunggu kajian. Sementara uji tempat untuk kepentingan khalayak. Kalau jadi, itu ada ekonomi baru disitu. Bayangkan kalau Lae-lae itu ada ekonomi baru. Ada Jimbarannya Bali disitu, naik perahu bolak balik. Inilah destinasi wisata kita dorong untuk pertumbuhan ekonomi," bebernya.

Menurutnya, rencana ini sudah lama dibicarakan dan diharapkan akan segera dikerjakan dan akan dikontrol pelaksanaannya setiap dua Minggu sekali.

Baca Juga : Dorong Budaya Hidup Sehat, Pemprov Sulsel Mulai Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Berumput Sintetis di Pallempang

Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel, Pihak PT Yasmin, Otoritas Pelabuhan, PT Pelindo, Dinas PUTR Sulsel, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Sulsel, Biro Hukum Sulsel, dan sejumlah instansi lainnya yang terkait.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berikan Komentar
Berita Terbaru