Pengamat Pendidikan Sulsel Nilai Penghapusan Jalur Mandiri Masuk PTN Kurang Tepat
Perubahan skema masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud dengan menghapus jalur mandiri, dinilai oleh Pengamat Pendidikan Sulsel sebagai suatu hal yang kurang tepat.
PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Pengamat Pendidikan Universitas Hasanuddin Prof Tasrif Surungan memberikan ulasan seputar penghapusan jalur mandiri di kampus Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Isu penghapusan atau perubahan skema ini untuk memotong celah korupsi yang bisa terjadi di beberapa kampus.
Saat menyampaikan ulasan, Prof Tasrif menuturkan jika pihaknya tak menyetujui hal tersebut. Kata dia, hal ini kurang tepat, tak harus ada perubahan atau bahkan dihapuskan.
"Jalur mandiri tidak harus dihapuskan, asalkan bisa trasparansi, saya rasa itu masih bisa dijalankan," terangnya saat dikonfirmasi oleh portalmedia.id via telepon, belum lama ini.
Baca Juga : Mahasiswa Unhas Gagas "Megapolis Water Sensitive" untuk Atasi Krisis Air dan Banjir Perkotaan
Hadirnya jalur mandiri itu kata dia, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Juga untuk melibatkan masyarakat agar berkontribsi pada program tersebut.
"Inikan kalau niatnya baik kan bagus untuk dijalankan. Melibatkan masyarakat untuk terkontribusi dalam penerimaan pendidikan atau pendidikan tinggi," bebernya.
Saat ini, kata Porf Tasrif, pemerintah sedang kewalahan dalam mengurus pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Sebenarnya jika dikelola dengan baik sesuai dengan hak prerogatif negara, hak yang padat negara dalam konsesi akan berjalan dengan baik,"jelasnya.
Baca Juga : Alumni Lintas Generasi Soroti Krisis Kepemimpinan dan Pudarnya Ruh Akademik di Unhas
Dasarnya sendiri, sambungnya, dapat ditelaah melalui perundang -undangan 1945. Di situ jelas kalau pemerintah memegang hak terhadap pengebangan sumber daya manusia dalam konteks pendidikan.
"Nah, kalau dikelola dengan bagus kan bisa saja pertumbuhannya juga akan baik. Fakultas tertentu bisa digratiskan misalnya. Nah, begiitu idealnya," bebernya.
"Jadi, saya rasa tidak perlu dihapus, yang perlu itu ditertibkan dan dibuat seadil-adilnya. Sama halnya kalau kita mau bunuh tikus dalam rumah, kan tidak perlu membakar rumahnya untuk menghilangkan tikus. Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan," terangnya.
Kampus Bungkam: Berarti ada Apa-apa
Baca Juga : Unhas Berhentikan Bahlil sebagai Anggota Majelis Wali Amanat
Selanjutnya, saat ditanyai soal keterlibatan kampus negeri yang tak ingin ditanyai soal jalur mandiri, Anggota Dewan Prof Unhas ini menimpali dengan candaan.
"Yah kalau ada kampus yang ditanyai soal ini lalu tak ingin menanggapi, berarti ada apa-apa itu," bebernya sambil tertawa kecil.
Kata dia, kasus suap yang menimpa Unila itu, bisa jadi juga terjadi di beberapa kampus di Makassar cuma tidak terdeteksi saja. Artinya permainan mereka lebih rapi.
Baca Juga : Guru Besar UNM Ramaikan Bursa Calon Rektor UNHAS
"Karena kan, yang begini, selama ada peluang dan dilakukan seara tertutup, maka akan ada potensi ke sana," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News