Ketua Banggar DPR Desak Pemerintah Gunakan Dana Darurat APBN Tangani Bencana di Sumatra
Said menekankan bahwa dana darurat tidak hanya digunakan untuk respons cepat, tetapi juga untuk kebutuhan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
PORTALMEDIA.ID - Tragedi banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meninggalkan jejak duka mendalam bagi masyarakat Indonesia.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Rabu pagi, 3 Desember 2025, mencatat 753 korban meninggal dunia, 650 orang masih dinyatakan hilang, 2.600 warga mengalami luka-luka, serta lebih dari 576 ribu orang terpaksa mengungsi.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mendesak pemerintah segera memaksimalkan seluruh sumber daya nasional untuk menangani kondisi darurat tersebut. Salah satu langkah mendesak yang disebutnya adalah pemanfaatan dana on call yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Baca Juga : Syamsu Rizal Soroti Kebutuhan Fasilitas Latihan dan Alutsista Kopaska TNI AL
“Pemerintah dapat menggunakan dana on call di APBN 2025 sebesar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Sumatra,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Menurut Said, anggaran tersebut sangat penting untuk tahap tanggap darurat dan pemulihan awal pascabencana, mengingat jumlah korban berpotensi terus bertambah dan kerusakan fisik yang cukup luas, mulai dari rumah warga hingga fasilitas publik.
“Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional. Saya menyampaikan bela sungkawa kepada seluruh keluarga korban,” kata politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Baca Juga : Komisi VI Nilai Kewenangan KPPU Lemah, Revisi UU Persaingan Usaha Mendesak
Said menekankan bahwa dana darurat tidak hanya digunakan untuk respons cepat, tetapi juga untuk kebutuhan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Mengingat besarnya kebutuhan, ia menyebut pembiayaan bisa dilakukan secara multiyears menggunakan anggaran tahun-tahun berikutnya.
Ia menjelaskan bahwa tahap rehabilitasi harus difokuskan pada pemulihan fasilitas layanan umum, seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintahan, tempat ibadah, hingga infrastruktur dasar. Sementara itu, tahap rekonstruksi diarahkan pada pembangunan kembali fasilitas publik dan permukiman yang mengalami kerusakan berat.
“Kebutuhan anggaran rekonstruksi akan jauh lebih besar,” tegasnya.
Baca Juga : DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Sistem Rujukan Berjenjang JKN
Said juga menyoroti pentingnya respons cepat dalam penanganan kebutuhan dasar di lapangan. Ia mengaku prihatin melihat sejumlah aksi pembobolan toko dan gudang logistik yang dilakukan warga di beberapa daerah terdampak bencana.
“Saya sedih melihat warga melakukan penjarahan. Tetapi itu bentuk upaya mempertahankan hidup karena pelayanan darurat belum diberikan secara optimal,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah memastikan distribusi logistik dilakukan secara masif, termasuk penyediaan tempat pengungsian yang layak, kebutuhan makanan, fasilitas MCK, selimut, dan pakaian. Ia juga menekankan perlunya pendampingan psikologis bagi kelompok rentan seperti anak-anak.
Baca Juga : Korlantas Direkomendasikan Bertransformasi Menjadi Badan Lalu Lintas Polri
Selain itu, Said menekankan pentingnya operasi pencarian dan penyelamatan dilakukan tanpa henti untuk menemukan warga yang masih hilang.
Dengan kondisi bencana yang disebutnya sebagai tragedi nasional, Said meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait bergerak cepat dan terintegrasi untuk menjamin keselamatan warga yang terdampak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News