LONTARA+: Membedah DNA Birokrasi Makassar, Dari 358 Aplikasi Menuju Pelayanan Super Cepat
LONTARA+ hadir sebagai solusi super-app, dirancang sebagai platform terpadu seluruh layanan publik, sekaligus menjadi tonggak awal pengembangan sistem operasi mobile berbasis Linux milik Pemkot Makassar.
PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR -- Platform digital LONTARA+, dalam kurun waktu kurang dari lima bulan sejak diluncurkan, telah menyerap ribuan aspirasi dan aduan warga, mengubah cara interaksi publik dengan pemerintah kota Makassar.
Tidak hanya berfungsi sebagai kanal keluhan, aplikasi ini juga menjadi stjdi kasus nyata mengenai upaya kota Makassar dalam mengatasi fragmentasi layanan digital dan menciptakan birokrasi yang gesit.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, mengungkapkan bahwa sejak resmi diluncurkan pada 27 Juli 2025 hingga 11 Desember 2025, jumlah aduan yang masuk melalui LONTARA+ telah mencapai 2.106 laporan.
Baca Juga : Sejak Diluncurkan, LONTARA+ Tampung 2.106 Aduan Warga Makassar
Angka ini menegaskan adanya kebutuhan mendesak warga dan akses yang mudah untuk menyampaikan keluhan seputar layanan dasar.
Distribusi aduan masih didominasi oleh persoalan infrastruktur publik, diantaranya lampu jalan, dengan total 491 laporan, disusul persampahan sebanyak 276 aduan, dan drainase dengan 266 aduan.
Volume aduan yang tinggi tersebut berhadapan langsung dengan sistem respons yang baru, yang menjadi metrik kunci keberhasilan LONTARA+.
Baca Juga : Petakan Wilayah Rawan, Munafri Gandeng TNI–Polri Amankan Pemilihan RT/RW
Data menunjukkan bahwa platform ini telah memaksa Organisasi Perangjat Daerah (OPD) terkait untuk mengubah standard operational procedure (SOP) mereka secara fundamental.
"Untuk lampu jalan, Dinas Perhubungan rata-rata merespons kurang dari 2 menit, dan rata-rata penyelesaiannya tiga hari. DLH juga cepat, dengan respon awal 58 detik, meski penyelesaian membutuhkan rata-rata empat hari," ujar Roem.
Diskominfo sendiri mencatat rekor awal tercepat, yakni 41 detik. Kecepatam respons ini membuktikan bagaimana teknologi yang terintegrasi langsung dengan OPD penerima aduan, mampu memotong rantai birokrasi yang panjang dan cenderung lambat di masa lalu.
Baca Juga : Makassar Unjuk Gigi di TOP Digital Awards, LONTARA+ Jadi Bukti Nyata Transformasi Digital
"Ini membuktikan LONTARA+, kian menunjukkan perannya sebagai wajah baru pelayanan publik kota, sekaligus membuktikan bagaimana teknologi mampu mempercepat kerja birokrasi," tambah Roem.
Jantung dari transformasi digital ini adalah upaya untuk mengintegrasikan layanan.
Sebelum LONTARA+ Pemkot Makassar memiliki sekitar 358 aplikasi yang berjalan terpisah di berbagai SKPD. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut "silo data" dan inefisiensi layanan yang tinggi.
Baca Juga : LONTARA+ & MCH Antar Makassar Berjaya di CNN Indonesia Award 2025
LONTARA+ hadir sebagai solusi super-app, dirancang sebagai platform terpadu seluruh layanan publik, sekaligus menjadi tonggak awal pengembangan sistem operasi mobile berbasis Linux milik Pemkot Makassar.
Visi ambisius ini menmpatkan LONTARA+ sebagai platform flagship 2025–2030 dan tulang punggung transformasi digital kota.
Selain layanan publik, platform ini juga telah terhubung dengan Inspektorat Kota Makassar, yang memungkinkan warga melaporkan indikasi pungli, korupsi, dan pelanggaran etika ASN.
Baca Juga : Dukung Keputusan Pemerintah, PP GPK Nyatakan Loyalitas pada Mardiono
"Untuk aduan pengawasan, pelapor dilindungi melalui sistem blower. Kami tidak dapat melihat identitasnya karena langsung ditangani Inspektorat," tegas Roem.
Aspek anonimitas ini merupakan kunci dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi, mendorong warga tanpa rasa takut.
Meskioun volume aduan tinggi, pertumbuhan pengguna LONTARA+ yang mencapai 42.391 pengguna, juga menunjukkan adanya tantangan serius dalam inklusi digital.
Data menunjukkan kesenjangan signifikan antara wilayah. Kecamatan Manggala menjadi wilayah dengan paling banyak pengguna terbanyak, yakni 4.686 downloader, sementara wilayah Kepulauan Sangkarang tercatat paling rendah dengan 378 downloader.
Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa warga di wilayah kepulauan dan yang secara geografis terisolasi berpotensi kurang terlayani oleh sistem digital ini.
Menanggapi hal ini, Diskominfo merencanakan strategi outreach yang masif.
"RT dan RW perlu memahami fitur aduan LONTARA+. Mereka akan jadi perpanjangan tangan warga yang mungkin belum familiar dengan aplikasi, terutama terkait aduan infrastruktur dan layanan publik," tutur mantan Kadispar Makassar itu.
Rencana sosialisasi besar-besaran kepada perangkat RT/RW yang baru dilantik pada akhir Desember ini menjadi langkah krusial untuk memastikan LONTARA+ tidak hanya dinikmati oleh warga perkotaan, tetapi benar-benar mewujudkan komitmen layanan publik yang setara, cepat, transparan, dan terintegrasi bagi seluruh warga Makassar.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News