Kiai Sepuh NU Beri Batas Waktu Islah, Gus Yahya Diminta Bertemu Rais Aam

PORTALMEDIA.ID - Musyawarah Kubro Nahdlatul Ulama yang kembali digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, menegaskan urgensi rekonsiliasi internal di tubuh NU.

Forum yang dihadiri para Mustasyar dan kiai sepuh itu mendesak agar islah antara dua pucuk pimpinan PBNU segera terwujud, dengan batas waktu tegas selama 3×24 jam.

Desakan tersebut mencuat di tengah kekhawatiran para ulama atas konflik internal NU yang dinilai terus berlarut dan mulai menggerus soliditas organisasi.

Baca Juga : PBNU Perkuat Layanan Gizi Pesantren, Salurkan MBG untuk 100 Ribu Santri

Musyawarah Kubro kali ini juga mencatat absennya Rais Aam PBNU KH Miftachul Achyar untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya tidak hadir dalam forum serupa di Ploso dan Tebuireng.

Rais Syuriyah PBNU KH Muhibbul Aman Aly menegaskan bahwa Musyawarah Kubro Lirboyo tidak dimaksudkan untuk memihak ataupun menghakimi salah satu pihak. Menurutnya, forum tersebut murni bertujuan membuka kembali jalur komunikasi langsung antara Ketua Umum PBNU dan Rais Aam.

“Forum ini tidak untuk membela atau menghukumi siapa pun. Tujuan utamanya adalah membangun komunikasi dua arah. Apalagi, menurut pengakuan Gus Yahya, sampai saat ini belum ada komunikasi langsung dengan Rais Aam,” ujar KH Muhibbul.

Baca Juga : Doa dan Sholawatan Satukan Pimpinan PBNU Pasca-Islah

Ia menilai ketidakhadiran Rais Aam mencerminkan adanya kebuntuan komunikasi serius di internal PBNU. Padahal, sejumlah prasyarat kehadiran telah diupayakan, termasuk permintaan agar forum digelar tertutup dan tidak membatalkan keputusan Rais Aam. Namun, upaya tersebut belum membuahkan titik temu.

“Sepertinya ada hambatan yang membuat KH Miftach tidak bisa hadir. Karena itu, jika islah tidak tercapai, jalan terakhir yang sah adalah muktamar yang benar-benar diakui dan tidak melahirkan konflik baru,” katanya.

Di hadapan ratusan peserta Musyawarah Kubro, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyatakan komitmennya untuk menjalankan seluruh kesepakatan dan ijtihad yang dihasilkan forum. Ia menegaskan bahwa sejak awal dirinya menempatkan islah sebagai prioritas utama.

Baca Juga : Idrus Marham Apresiasi Langkah Ulama PBNU Tempuh Muktamar

“Sejak awal saya menginginkan islah. Saya siap berjalan di atas kebenaran, bukan membenarkan sesuatu yang salah,” ujar Gus Yahya.

Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan dan tabayun atas berbagai tudingan yang diarahkan kepadanya, dengan syarat dilakukan secara terbuka dan disertai bukti yang jelas.

“Saya terbuka untuk ditabayunkan dan diperiksa atas apa pun yang dituduhkan, dengan menghadirkan bukti dan saksi secara terang,” katanya.

Baca Juga : PBNU Nilai Wacana Kembalikan Konsesi Tambang Bukan Solusi Tunggal

Gus Yahya mengungkapkan bahwa dirinya telah mengirim pesan kepada Rais Aam untuk meminta waktu bertemu guna menindaklanjuti hasil Musyawarah Kubro. Namun hingga forum berakhir, belum ada respons yang diterimanya.

“Saya akan menunggu sampai batas 3×24 jam, dan setelah itu akan saya laporkan hasilnya,” ujarnya, yang disambut takbir dan tepuk tangan peserta.

Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo KH Abdullah Kafabihi Mahrus menyampaikan keprihatinannya atas dinamika yang berkembang. Ia menilai penyelesaian konflik melalui langkah sepihak justru berpotensi memperlebar perpecahan di tubuh NU.

Baca Juga : Polemik Kepemimpinan PBNU, Menag Percaya NU Temukan Jalan Tengah

“Kalau ulama bertikai, yang dirugikan adalah umat. Semua sepakat islah, tinggal bagaimana caranya. Kalau tidak bisa, muktamar menjadi jalan terakhir,” ucapnya.

Musyawarah Kubro juga diikuti secara daring oleh mantan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin. Ia menegaskan bahwa forum Lirboyo seharusnya menjadi momentum penyudahan konflik, bukan awal pertikaian baru.

“Mengutamakan kemaslahatan jam’iyah jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi. Tradisi NU selalu menyelesaikan masalah melalui musyawarah atau muktamar,” kata KH Ma’ruf.

Senada, mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengingatkan pentingnya menjaga tertib organisasi dan menghormati AD/ART NU. Ia menilai konflik yang terjadi bukan persoalan individu, melainkan persoalan tata kelola jam’iyah.

“AD/ART jangan diperlakukan seperti bungkus kacang. Hormati para Mustasyar. Kalau pertemuan ini gagal lagi, sampai kapan kita harus menunggu?” ujarnya.

Said Aqil menambahkan, dampak konflik di tingkat pusat kini mulai terasa hingga ke daerah. Karena itu, wacana mengembalikan mandat kepada muktamar dinilai sebagai langkah terakhir untuk menjaga NU sebagai warisan besar para pendirinya.

Dengan tenggat waktu 3×24 jam yang telah ditetapkan, desakan dari berbagai elemen NU kini semakin menguat. Jika islah tidak terwujud dalam waktu tersebut, dorongan untuk segera menggelar muktamar yang dianggap sah diperkirakan akan semakin tak terbendung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News