Pertamina dan Pemprov Sulsel Perkuat Pengawasan BBM Subsidi untuk Petani dan Nelayan

PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menghadiri rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel dalam rangka pengendalian penyaluran dan penguatan mekanisme rekomendasi BBM subsidi.

Langkah ini diambil guna memastikan penyaluran energi bersubsidi lebih tepat sasaran, khususnya bagi sektor perikanan dan pertanian.

Rapat tersebut melibatkan lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga regulator sektor energi.

Rapat koordinasi ini digelar sebagai respons atas dinamika di lapangan terkait penggunaan surat rekomendasi, khususnya pada sektor nelayan dan petani.

Pemerintah daerah menilai masih terdapat perbedaan pemahaman dalam penerbitan rekomendasi, termasuk penyesuaian kebutuhan BBM dengan kapasitas usaha atau alat produksi yang digunakan.

Melalui forum ini, dilakukan penyelarasan pemahaman terkait regulasi penyaluran BBM subsidi, sekaligus penguatan aspek pengawasan agar distribusi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan aktif aparat penegak hukum hingga tingkat daerah untuk melakukan monitoring dan pengawasan langsung di lapangan.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menyampaikan bahwa forum koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola distribusi energi.

“Pertama kami ingin mengapresiasi inisiatif pemerintah daerah, Dirreskrimsus, BPH Migas, dan rekan-rekan Hiswana Migas. Dalam forum ini telah dibahas secara komprehensif terkait aturan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya melalui mekanisme surat rekomendasi. Fokus utamanya adalah memastikan sistem yang sudah berjalan dapat terus disempurnakan, sehingga penyaluran benar-benar tepat sasaran, terutama bagi petani dan nelayan yang berhak menerima,” ujar Deny.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan distribusi energi berjalan transparan dan adil.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terkait mekanisme penyaluran BBM subsidi. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum, pengawasan di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan potensi penyimpangan dapat diminimalkan,” jelasnya.

Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk menjaga keandalan stok dan mendukung penuh kebijakan pemerintah daerah terkait penguatan pengawasan ini.

Upaya ini diharapkan dapat memberikan kepastian layanan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai bentuk transparansi, masyarakat diimbau untuk turut aktif mengawasi distribusi di lingkungan sekitar. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi, laporan dapat disampaikan melalui saluran resmi Pertamina Call Center (PCC) 135.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News