Setahun Berjalan, BRIN Ingatkan Pentingnya Pengawasan Titik Kritis Keamanan Pangan dalam Program MBG

JAKARTA, Portalmedia.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah bergulir selama lebih dari satu tahun kini memasuki fase krusial. Seiring dengan skala program yang menjangkau jutaan penerima manfaat, aspek keamanan dan higienitas pangan menjadi sorotan utama agar manfaat gizi yang disasar tidak justru berujung pada risiko kesehatan.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Dede Anwar Musadad, menegaskan perlunya pengawasan ketat pada Critical Control Points (CCP) atau titik-titik krusial dalam rantai pengelolaan pangan MBG.

"CCP adalah titik kritis dalam setiap tahapan pengelolaan pangan yang wajib diawasi ketat. Keamanan pangan harus memenuhi syarat aman, higienis, bermutu, dan bergizi untuk mencegah cemaran biologis, kimia, maupun fisik," ujar Dede dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (6/5/2026).

Waspada Patogen dan Rantai Distribusi Panjang

Dede menyoroti bahwa dalam penyelenggaraan MBG berskala besar, risiko kontaminasi meningkat seiring dengan kompleksitas rantai distribusi. Ia secara spesifik mewaspadai keberadaan empat patogen utama yang kerap menjadi pemicu keracunan pangan, yakni Escherichia coli, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, dan Salmonella.

Menurutnya, terdapat tiga tahapan yang menyimpan risiko tertinggi dalam penyelenggaraan MBG:

1. Proses Memasak: Ketepatan suhu dan durasi sangat menentukan sterilisasi bahan.

2. Penyimpanan Makanan Matang: Manajemen suhu yang salah dapat memicu pertumbuhan bakteri.

3. Waktu Konsumsi: Lamanya jeda antara waktu masak hingga makanan dikonsumsi menjadi celah bagi kontaminasi.

"Produksi pangan dalam jumlah masif dengan proses distribusi yang panjang meningkatkan potensi kontaminasi. Mengingat kelompok sasarannya adalah anak sekolah yang termasuk kelompok rentan, pengawasan harus ekstra ketat," tegasnya.

Urgensi Standarisasi Layanan

Menanggapi tantangan tersebut, Dede menekankan bahwa keracunan pangan dalam program MBG sebenarnya dapat dicegah melalui penerapan sanitasi yang menyeluruh. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab pengendalian risiko tidak hanya ada pada satu pihak, melainkan menjadi kewajiban kolektif mulai dari penyedia bahan baku, pengelola dapur, hingga lingkungan tempat makanan disajikan.

Namun, ia juga memberikan catatan kritis terkait implementasi di lapangan. Saat ini, standar operasional (SOP) penyelenggaraan MBG dinilai masih belum seragam di berbagai wilayah.

"Program ini masih terus berkembang, sehingga standar pelayanan dan pengelolaan di setiap titik dapur harus diperkuat dan diseragamkan," pungkasnya.

Evaluasi dari BRIN ini menjadi pengingat penting bagi para pemangku kebijakan, termasuk di daerah, agar tidak sekadar mengejar target kuantitas distribusi, tetapi tetap memprioritaskan keamanan pangan sebagai harga mati dalam program strategis nasional ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News