Pengawasan Penyelenggaraan Pemda: Andi Tenri Uji Soroti Masalah Desil hingga Perda ASI
Srikandi PDI Perjuangan yang akrab disapa "Besti" ini memanfaatkan momentum tersebut untuk menyerap aspirasi sekaligus mengkritisi sejumlah isu krusial di sektor kesehatan yang tengah dihadapi oleh masyarakat Kota Makassar saat ini.
PORTALMEDIA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dari Fraksi PDI Perjuangan, Andi Tenri Uji Idris, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan III (Ketiga).
Kegiatan yang berlangsung di Karebosi Premier Hotel, Senin (25/5/2026) ini, berkolaborasi langsung dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar.
Srikandi PDI Perjuangan yang akrab disapa "Besti" ini memanfaatkan momentum tersebut untuk menyerap aspirasi sekaligus mengkritisi sejumlah isu krusial di sektor kesehatan yang tengah dihadapi oleh masyarakat Kota Makassar saat ini.
Soroti Masalah Desil, Stunting, dan Perda ASI
Dalam pemaparannya, Andi Tenri Uji menyoroti pentingnya keakuratan data Desil (pengelompokan kesejahteraan rumah tangga) yang diharapkan dapat divalidasi dengan baik oleh Dinas Kesehatan bersama instansi terkait.
Menurutnya, ketepatan data desil ini sangat menentukan agar program jaminan kesehatan dan bantuan sosial bisa tepat sasaran.
Selain masalah desil, legislator Makassar ini juga menaruh perhatian serius pada implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif serta penanganan masalah stunting (tengkes) di Kota Makassar.
"Masalah stunting dan penerapan Perda ASI ini saling berkaitan. Kita tidak boleh main-main dengan pemenuhan gizi anak sejak dini demi mencetak generasi masa depan Makassar yang unggul," tegas Andi Tenri Uji di hadapan para peserta.
Namun, perempuan yang dikenal dekat dengan konstituennya ini menilai kinerja edukasi dari Dinas Kesehatan Kota Makassar di lapangan masih perlu digenjot secara masif. Ia mengkritik kurangnya edukasi langsung kepada masyarakat bawah terkait pentingnya ASI eksklusif dan cara pencegahan stunting.
Aspirasi Warga: Keluhkan BPJS dan Kejelasan Data Desil
Sesi diskusi berlangsung interaktif ketika sejumlah perwakilan warga yang hadir menyampaikan keluh kesah mereka. Sebagian besar warga mempertanyakan kerumitan sistem penjaminan BPJS Kesehatan, peralihan kepesertaan, hingga transparansi penentuan status Desil yang kerap dinilai membingungkan di tingkat kelurahan.
Merespons hal tersebut, pihak penyelenggara menghadirkan perwakilan Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nuraini, serta Akademisi di Bidang Kesehatan, Shinta Masita Molina, untuk memberikan kejelasan regulasi dari sudut pandang teknis dan ilmiah.
Perwakilan Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nuraini, menjelaskan bahwa regulasi jaminan kesehatan nasional saat ini memang mengacu pada data kesejahteraan terpusat.
"Terkait jaminan kesehatan masyarakat, aturan kepesertaan BPJS saat ini memang sangat terintegrasi dengan basis data desil kemiskinan dari pemerintah pusat. Tugas kami di Dinas Kesehatan Makassar adalah memastikan bahwa masyarakat yang masuk dalam kategori desil terbawah benar-benar mendapatkan hak jaminan kesehatannya tanpa kendala administratif. Kami juga menerima masukan dari warga hari ini dan berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem edukasi serta validasi data di lapangan agar tidak ada lagi warga yang berhak namun terlewatkan," jelas Nuraini.
Sementara itu, Shinta Masita Molina selaku Akademisi di Bidang Kesehatan memaparkan bagaimana aturan pelayanan kesehatan gratis seharusnya bisa menyentuh masyarakat tanpa hambatan birokrasi yang rumit.
"Aturan mengenai pelayanan kesehatan gratis atau subsidi dasarnya adalah pemenuhan hak konstitusional warga negara. Namun, secara akademis dan praktis, kebijakan ini hanya akan berjalan efektif jika didukung oleh literasi kesehatan masyarakat yang baik serta birokrasi yang transparan. Pemerintah daerah harus mampu memangkas sekat-sekat regulasi yang rumit agar jaminan layanan kesehatan gratis ini bisa diakses dengan mudah, cepat, dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat Makassar," papar Shinta.
Di akhir kegiatan, Andi Tenri Uji "Besti" berjanji akan mengawal seluruh aspirasi dan temuan lapangan ini untuk dibawa ke dalam rapat kerja DPRD Kota Makassar guna memastikan Dinas Kesehatan bergerak lebih responsif dalam melayani warga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News