Dilema Asia Pasifik Hadapi China dan AS, Selat Makassar Bakal Jadi Jalur Intai Militer Global

ist

Analisis Reuters mengungkap negara Asia-Pasifik mulai bangun aliansi militer mandiri akibat ragu pada AS. Simak dampak ketegangan ini bagi Selat Makassar dan Sulsel.

MAKASSAR, portalmedia.id — Polarisasi kekuatan militer di kawasan Indo-Pasifik kini memasuki babak baru yang kian memanas. Laporan eksklusif Kantor Berita Reuters edisi akhir Mei 2026 mengungkap fenomena geopolitik global yang disebut "The Great Indo-Pacific Hedge" atau gerakan lindung nilai pertahanan berskala masif oleh negara-negara Asia.

 

Kondisi ini dipicu oleh dua faktor utama: semakin agresifnya kebangkitan militer China di Laut China Selatan, yang berbenturan dengan tumbuhnya keraguan mendalam atas komitmen pertahanan Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. 

 

Negara-negara sekutu tradisional AS di Asia seperti Jepang, Filipina, Australia, hingga Korea Selatan, dilaporkan tidak lagi bertumpu total pada payung militer Washington. Sebaliknya, mereka mulai agresif membangun jaringan pakta pertahanan mandiri antar-sesama tetangga demi membentengi diri dari potensi konflik terbuka.

 

Dampak Strategis Bagi Alur Laut Selat Makassar

 

Sebagai salah satu provinsi yang berhadapan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, Sulawesi Selatan dan khususnya Kota Makassar akan merasakan dampak strategis dari pergeseran peta militer Indo-Pasifik ini. Redaksi portalmedia.id merangkum beberapa catatan penting bagi keamanan lokal:

 

1. Selat Makassar Menjadi Jalur Intai Internasional yang Super Padat

ALKI II (yang melintasi Selat Lombok, Selat Makassar, hingga Laut Sulawesi) merupakan jalur pelayaran internasional paling aman bagi kapal-kapal dagang berukuran raksasa maupun armada tempur barat yang ingin menghindari ketegangan di Laut China Selatan. Eskalasi di Utara dipastikan membuat intensitas pergerakan kapal perang asing, kapal selam, hingga pesawat intai udara yang melintasi perairan Sulsel akan meningkat drastis.

 

2. Urgensi Penguatan Pangkalan Militer di Makassar

Sebagai pusat Komando Operasi Udara (Koopsud) II dan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VI, Makassar otomatis memegang peran kunci dalam menjaga kedaulatan laut RI. Ketegangan Indo-Pasifik ini menuntut penguatan alutsista lokal secara cepat, mulai dari radar pengawas maritim hingga armada patroli udara untuk mengantisipasi adanya pelanggaran wilayah oleh kekuatan asing.

 

3. Potensi Gangguan pada Sektor Logistik dan Nelayan Lokal

Jika gesekan armada laut antara aliansi Asia dan China terjadi di ambang batas wilayah Utara, aktivitas pelayaran komersial dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menuju wilayah utara Indonesia (seperti Kalimantan dan rute internasional ke Asia Timur) bisa mengalami hambatan keamanan. Hal ini juga memerlukan kewaspadaan tinggi bagi para pelaut dan nelayan besar di Sulawesi Selatan.

 

Poros Pertahanan Mandiri di Luar Kontrol Washington

 

Berdasarkan dokumen diplomatik yang dikutip Reuters, fenomena "hedging" ini terlihat jelas dari langkah Filipina yang baru-baru ini menandatangani pakta akses militer timbal balik dengan Jepang, serta latihan tempur gabungan Australia-Jepang tanpa keterlibatan langsung tentara AS. 

 

Para analis pertahanan menilai, keengganan Trump untuk menjamin keamanan sekutunya secara gratis telah memaksa Asia mandiri secara militer. Di sisi lain, Beijing membaca pergerakan aliansi mini ini sebagai upaya pengepungan teritorial yang sah untuk direspon dengan peningkatan patroli tempur.

 

Posisi Indonesia yang tetap memegang teguh prinsip politik luar negeri "Bebas Aktif" kini diuji. Makassar, sebagai pintu gerbang Indonesia Timur, secara tidak langsung berada di garda depan untuk memastikan bahwa Selat Makassar tetap menjadi jalur damai di tengah membara-nya tensi perta

hanan Indo-Pasifik (red).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berikan Komentar
Berita Terbaru