Perkuat Ketahanan Sosial, Wali Kota Munafri Dorong KSB Tamalanrea dan Digitalisasi Bansos
Dinas Sosial Pemkot Makassar mematangkan pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Tamalanrea. Pengukuhan dijadwalkan 13 April 2026 oleh Wali Kota.
MAKASSAR, portalmedia.id — Langkah konkret untuk memperkuat ketahanan sekaligus kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko kedaruratan alam kembali digagas oleh Pemerintah Kota Makassar. Melalui leading sector Dinas Sosial (Dinsos), program pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) kini mulai dimatangkan secara intensif dengan menunjuk wilayah Kecamatan Tamalanrea sebagai lokasi pilot project percontohan.
Gagasan strategis ini mengemuka dalam pertemuan kedinasan antara Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, saat menghadap langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Rabu (8/4/2026). Pertemuan tatap muka tersebut tidak sekadar mengunci draf persiapan pengukuhan Kampung Siaga Bencana baru, melainkan turut dirangkaikan dengan pembahasan akselerasi transformasi digitalisasi sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari cetak biru reformasi pelayanan publik.
Usai melakukan audiensi dengan Wali Kota Munafri, Kadis Sosial Andi Bukti Djufrie menegaskan bahwa program pembentukan Kampung Siaga Bencana ini didesain bukan sebagai agenda seremonial kelurahan belaka. KSB disiapkan menjadi instrumen mitigasi jangka panjang untuk membangun kemandirian warga berbasis komunitas.
Baca Juga : BPBD Makassar Gandeng 23 Kampus, Siapkan 23.000 Mahasiswa Tangguh Bencana
"Kecamatan Tamalanrea resmi kami usulkan sebagai pusat program karena memiliki karakteristik kewilayahan yang sangat representatif. Aspek tersebut ditinjau baik dari segi densitas kepadatan penduduk maupun indeks potensi kerawanan bencana alam harian, sehingga dinilai paling tepat untuk menjadi laboratorium percontohan awal," urai Andi Bukti Djufrie, Rabu (8/4/2026).
Regulasi Ketat Kemensos dan Perjalanan KSB Makassar
Menilik rekam jejak program, Kementerian Sosial (Kemensos) RI sebelumnya telah menetapkan dua klaster KSB di Kota Makassar pada September 2025 lalu, yakni di wilayah Kecamatan Manggala dan Kecamatan Biringkanaya. Dua KSB terdahulu tersebut diprioritaskan penuh untuk menanggulangan materi taktis mitigasi bencana banjir musiman.
Baca Juga : HUT Dekranas 2026 Sukses Digelar di Makassar, Mendagri Apresiasi Dukungan Wali Kota Munafri
Lebih jauh, Andi Bukti mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2026 ini, pihaknya semula mengajukan draf pembentukan dua KSB baru untuk mendampingi wilayah yang sudah ada. Kendati demikian, berdasarkan regulasi ketat yang berlaku di pusat, hanya satu usulan yang berhasil mendapatkan lampu hijau akibat adanya aturan jeda waktu pengajuan program berkala.
"Untuk tahun 2026 ini kami sempat mengusulkan dua titik baru, namun yang disetujui oleh pusat hanya satu. Setelah kami lakukan penelusuran regulasi, memang ada ketentuan normatif yang mewajibkan adanya jeda waktu dua tahun untuk bisa mendapatkan alokasi program KSB kembali. Namun, lewat pengawalan dan dorongan yang kami lakukan secara intensif, akhirnya satu usulan tetap berhasil disetujui," jelas Kadis Sosial.
Satu jatah KSB yang lolos verifikasi tersebut akhirnya ditarik ke wilayah Kecamatan Tamalanrea. Pemilihan lokus ini didasari atas pertimbangan tingkat kerentanan kebencanaan yang dinilai cukup tinggi, sehingga membutuhkan penetrasi edukasi serta penguatan kapasitas proteksi masyarakat lokal secara cepat.
"Satu program KSB ini kita bawa ke Tamalanrea karena indikator kerawanan di sana juga dipandang mendesak, sehingga konsentrasi dan sumber daya kita fokuskan ke sana," tambahnya.
Melalui implementasi KSB, struktur masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif penerima pertolongan saat bencana melanda. Pola pikir warga dipacu untuk bertransformasi menjadi subjek tangguh yang terlatih, mandiri, dan cakap melakukan tindakan mitigasi awal secara swadaya. Seluruh elemen masyarakat sipil akan diintegrasikan—mulai dari barisan relawan, tokoh adat/masyarakat, hingga fungsionaris perangkat kelurahan—dengan pembekalan paket pelatihan kebencanaan, simulasi evakuasi berkala, serta perakitan sistem peringatan dini (early warning system).
Sinkronisasi Bansos Digital dan Rencana Pengukuhan
Baca Juga : Munafri Arifuddin dan Melinda Aksa Kompak Ikuti Rangkaian Agenda Rakernas APEKSI di Medan
Di sisi lain, penguatan kapasitas KSB ini akan dikoneksikan secara langsung dengan skema digitalisasi sistem jaminan bantuan sosial. Langkah modernisasi ini dibidik untuk menggaransi agar seluruh distribusi logistik bantuan pasca-bencana dapat tersalurkan secara transparan, akuntabel, serta tepat sasaran kepada penerima manfaat (by name by address), sekaligus mengeliminasi risiko tumpang tindih data.
Sinergitas antara penguatan kapasitas sosiologis warga dan digitalisasi bansos ini menjadi kepingan penting dari visi besar Wali Kota Munafri Arifuddin dalam menata Makassar. Visi ini mengarah pada pembentukan kota metropolitan yang tidak hanya megah secara fisik infrastruktur, namun juga kokoh secara ketahanan sosial serta adaptif terhadap dinamika alam.
Sesuai dengan linimasa yang disusun, seremoni pengukuhan Kampung Siaga Bencana Kecamatan Tamalanrea dijadwalkan berlangsung pada Senin, 13 April 2026 mendatang. Agenda pengukuhan direncanakan bertempat di Monas pada pukul 16.00 WITA dan akan dikukuhkan secara langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Baca Juga : Munafri Arifuddin: Rakernas APEKSI Jadi Forum Strategis Perkuat Kolaborasi dan Pelayanan Publik
"Prosesi pengukuhan nantinya dirancang untuk dihadiri langsung oleh sejumlah jajaran pejabat teras dari jajaran pemerintah pusat, termasuk di antaranya Sekretaris Jenderal hingga Direktur Jenderal terkait dari Kementerian Sosial," sebut Andi Bukti.
Dengan bertambahnya kepemilikan KSB di Tamalanrea, Pemkot Makassar optimis instrumen proteksi berbasis komunitas di tingkat lokal akan semakin solid dalam menekan risiko kerugian materiil maupun korban jiwa.
Ke depan, Dinsos Makassar memasang target untuk menduplikasi pembentukan KSB di seluruh wilayah kecamatan rawan banjir lainnya, di mana Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Tamalate masuk dalam daftar usulan prioritas pada tahun anggaran berikutnya.
"Kita petakan daerah mana saja yang memiliki rapor merah kerawanan banjir atau musibah alam lainnya, di titik itulah program KSB akan kita dorong. Kemarin saya sebenarnya mengusulkan Panakkukang dan Tamalanrea sekaligus, namun pusat hanya meloloskan satu. Kita berharap tahun depan kuota ini bisa ditambah, termasuk untuk mengakomodir wilayah Tamalate," pungkas Andi Bukti Djufrie. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News