Pacu PAD Lewat Akselerasi Digitalisasi, Munafri Minta Habit Transaksi Digital Dimulai dari Pegawai Pemkot
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin membuka High Level Meeting TP2DD 2026. Ia menekankan akselerasi digitalisasi dari internal SKPD demi memacu PAD.
MAKASSAR, portalmedia.id — Pemerintah Kota Makassar terus mengompas arah kebijakan fiskal daerah ke zona modern berbasis teknologi guna mengamankan sekaligus mendongkrak pundi-pundi penerimaan daerah. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan urgensi akselerasi digitalisasi sebagai pilar strategi utama dalam menjaga stabilitas serta mengeskalasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.
Penegasan komitmen tersebut disampaikan secara langsung oleh Munafri saat membuka jalannya forum High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026. Agenda strategis ini diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar dan dipusatkan di Ballroom Hotel Grand Novotel Shayla, Kamis (9/04/2026).
Dalam pokok arahannya, Munafri menguraikan bahwa transformasi digitalisasi bukan sekadar mengikuti tren melainkan instrumen tata kelola keuangan strategis yang berdampak linear terhadap penguatan struktur PAD serta eskalasi daya saing makro daerah.
Baca Juga : Jamin Hak Keperdataan, Sidang Terpadu Perwalian Anak Panti Asuhan Digelar Agustus Mendatang
“Forum ini sangat penting untuk memaksimalkan bagaimana pola-pola pelayanan digital terintegrasi yang nantinya akan berdampak langsung terhadap peningkatan realisasi PAD yang ada di Kota Makassar,” urai Munafri Arifuddin.
Kritik Keras Wali Kota: Banyak 'Launching' Minim Pengawasan
Di hadapan peserta rapat, pria yang karib disapa Appi ini melayangkan kritik konstruktif terkait lemahnya aspek kontrol serta pengawasan sistemik terhadap rentetan program maupun platform digitalisasi yang telah diresmikan pada masa-masa sebelumnya. Ia menggarisbawahi, kuantitas peluncuran inovasi digital yang masif belum diimbangi dengan optimalisasi implementasi dan evaluasi berkala di lapangan.
Baca Juga : Momen Berkesan IGS 2026, Delegasi Internasional Nikmati Sunset dan Kuliner Khas di Atas Kapal Pinisi
“Tahun lalu banyak sekali launching kegiatan digitalisasi, tetapi aspek kontrolnya, pengawasannya, serta keberlanjutan aplikasinya ini tidak terkontrol dengan baik,” kritik Appi dengan tegas.
Berangkat dari evaluasi tersebut, Wali Kota menginstruksikan dengan keras kepada seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota Makassar untuk mengawal ketat keberlanjutan program. Setiap SKPD wajib memastikan bahwa setiap inovasi yang bergulir mampu memberikan dampak nyata yang terukur bagi masyarakat luas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
Prinsip 'Walk the Talk': Garis Depan Transformasi Mulai dari SKPD
Baca Juga : Incar Kerja Sama Internasional, Pemkot Makassar Tawarkan Pengembangan Stadion Untia di Forum Bisnis IGS 2026
Lebih mendalam, Munafri menyentil fenomena kontradiktif mengenai budaya transaksi keuangan di lingkungan birokrasi yang nyatanya masih didominasi oleh penggunaan uang tunai (cash). Menurutnya, wacana digitalisasi daerah yang terus digaungkan di atas panggung tidak akan menyentuh sasaran jika para aparatur pemerintahan sendiri enggan beralih dari zona nyaman transaksi konvensional. Ia menekankan pentingnya keselarasan total antara komitmen lisan dan praktik nyata di lapangan.
“Kita bicara digitalisasi, kita bicara pembayaran sistem digital, tapi di kantong kita cash-nya masih banyak. Yang paling penting hari ini adalah bagaimana kita mempraktikkan apa yang kita bicarakan atau ‘walk the talk’,” sentil Wali Kota.
Atas dasar itu, Munafri mendesak segenap pegawai dan pejabat SKPD untuk sesegera mungkin merombak pola pikir (mindset) serta mentransformasi kebiasaan harian mereka sebagai kunci primer penentu kesuksesan digitalisasi perkotaan. Ia mendorong agar ekosistem transaksi nontunai wajib mengakar kuat terlebih dahulu di internal birokrasi Pemkot Makassar sebelum dilebarkan ke ranah publik.
“Saya ingin memastikan bahwa digitalisasi ini tidak lagi menjadi barang asing bagi aparatur kita, dimulai dari lingkup internal kita sendiri. Nanti ke depan polanya harus terbalik, justru kelompok masyarakat luas yang proaktif bertanya ‘kok di toko atau gerai sini tidak ada fasilitas QRIS-nya?’,” imbuhnya.
Wali Kota Makassar ini juga menambahkan, digitalisasi mengemban peran sakral dalam memotong birokrasi yang berbelit, meningkatkan derajat transparansi publik, menjaga akuntabilitas, serta memacu tingkat efisiensi pengelolaan instrumen keuangan daerah. Oleh sebab itu, Appi menuntut seluruh SKPD menempatkan program TP2DD sebagai program prioritas kerja dengan target output yang jelas dan terukur demi menopang akselerasi PAD.
Sebelum mengakhiri arahannya, Appi memacu jajarannya untuk melipatgandakan kecepatan gerak dan daya saing daerah. Sebab, kendati secara akumulatif indeks TP2DD Kota Makassar sukses menduduki peringkat pertama di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, namun kalkulasi skor output dan outcome-nya terpantau masih tertinggal jika dikomparasikan dengan capaian dua kota pesaing lainnya. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News