Solusi Kemacetan dan Pungli, Pemkot Makassar Siapkan Building Parkir Terintegrasi
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menginstruksikan Perumda Parkir membangun gedung parkir bertingkat terintegrasi digital untuk mengatasi parkir liar dan pungli.
MAKASSAR, portalmedia.id — Karut-marut persoalan parkir liar, kemacetan, hingga maraknya praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum juru parkir (jukir) nakal yang terus dikeluhkan warga Makassar mendapat atensi penuh dari pucuk pimpinan kota. Fenomena ini dipicu oleh lemahnya sistem tata kelola konvensional dan pembiaran kendaraan yang mengokupasi badan jalan serta bahu jalan secara ilegal, sehingga mempersempit ruang lalu lintas publik.
Merespons jeritan publik tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bergerak cepat menginstruksikan jajaran Direksi Perumda Parkir Makassar Raya untuk segera melahirkan terobosan taktis. Pemkot Makassar kini tengah mematangkan draf solusi komprehensif lewat skema reformasi perparkiran yang lebih modern, terintegrasi, dan berbasis digitalisasi demi mewujudkan kenyamanan publik secara berkelanjutan.
"Berbagai laporan dan aduan masyarakat yang masuk ke kami terkait masalah parkir liar ini sudah sangat banyak sekali. Kita tidak bisa lagi memakai pola lama. Kita mau ada solusi konkret, sebisa mungkin satu lokasi strategis segera dijadikan percontohan building penataan parkir terpadu," tegas Wali Kota Munafri Arifuddin saat memimpin rapat koordinasi khusus bersama jajaran Direksi Perumda Parkir Makassar Raya di ruang rapat Balai Kota Makassar, Senin (15/6/2026).
'Pilot Project' Gedung Parkir Bertingkat di Kawasan Boulevard dan Pengayoman
Langkah solutif utama yang kini tengah disiapkan Pemkot Makassar adalah menghadirkan kawasan percontohan (pilot project) berupa building parkir alias gedung parkir bertingkat yang terintegrasi langsung dengan sistem pembayaran digital nontunai. Berdasarkan hasil pemetaan awal, pusat niaga terpadu di kawasan Jalan Boulevard dan Jalan Pengayoman dibidik sebagai lokasi yang paling potensial untuk menerapkan proyek modernisasi ini lantaran memiliki volume kepadatan kendaraan yang sangat tinggi.
Munafri yang juga menyandang status sebagai Ketua IKA FH Unhas ini menilai, kehadiran infrastruktur khusus tersebut akan menjadi tolak ukur (benchmark) penting. Jika dinilai sukses menekan laju kemacetan, model pengelolaan gedung parkir serupa akan langsung direplikasi secara massal ke berbagai titik pusat keramaian lainnya di Kota Daeng.
Baca Juga : PPP Sulsel Instruksikan Fraksi DPRD Makassar Dukung Program Wali Kota Appi
"Pembangunan fasilitas parkir yang terpusat dan melingkar ke atas (building parking) akan menjadi obat jangka panjang untuk mensterilkan kendaraan dari badan jalan, sekaligus mentransformasi lanskap tata kota kita agar jauh lebih tertib, rapi, dan modern," urai Appi.
Soroti Kemacetan di Sekitar TSM dan PIPO, Perumda Diminta Kaji Lahan Kosong
Selain koridor Boulevard-Pengayoman, perhatian serius Wali Kota juga tertuju pada simpul kemacetan parah yang kerap terjadi di sepanjang ruas Jalan Metro Tanjung Bunga, khususnya di area depan dan sekitar pusat perbelanjaan Trans Studio Mall (TSM) Makassar serta Phinisi Point (PIPO). Di kawasan tersebut, keluhan publik sangat tinggi akibat aktivitas keluar-masuk kendaraan yang tidak teratur, keberadaan jukir liar, serta pemanfaatan bahu jalan sebagai kantong parkir ilegal yang memicu penyempitan lajur jalan utama.
Baca Juga : Perkuat Komitmen PAUDHI Berkualitas, Pokja Bunda PAUD Makassar Gelar Sinergi Lintas Sektor di Malino
Mengatasi hal itu, orang nomor satu di Kota Makassar ini memerintahkan Perumda Parkir untuk segera bergerak cepat melakukan audit fisik dan mengkaji potensi lahan-lahan kosong strategis milik swasta maupun pemerintah di sekitar Tanjung Bunga. Lahan kosong tersebut nantinya bisa dijajaki melalui skema kemitraan, bagi hasil, ataupun sistem sewa lahan jangka pendek sebagai alternatif cepat penyediaan kantong parkir terpusat.
"Kita harus realistis dan taktis dalam mencari solusi. Jika ada lahan kosong yang memungkinkan untuk dioptimalkan sementara waktu melalui mekanisme kerja sama atau sewa, itu bisa kita eksekusi sebagai langkah awal guna menghadirkan percontohan fasilitas building parking di sana," imbau Appi.
Di sisi lain, digitalisasi sistem pembayaran dipandang mutlak untuk diterapkan guna menutup celah kebocoran pendapatan daerah serta meningkatkan transparansi tata kelola keuangan perparkiran. Pengawasan berbasis teknologi dinilai mampu melacak manifest kendaraan secara riil, sehingga memutus rantai pungli oknum tidak bertanggung jawab.
Baca Juga : Diikuti Ratusan Purnapraja Lintas Provinsi, Wali Kota Munafri Apresiasi Turnamen Padel IKAPTK Sulsel
Jukir Harus Humanis, Tindak Tegas Oknum Pungli di Area Parkir Gratis
Bukan hanya fokus membenahi urusan infrastruktur fisik bangunan dan sistem aplikasi digital, Wali Kota Munafri juga menaruh perhatian mendalam terhadap aspek perilaku sosial para juru parkir di lapangan. Ia meminta dengan tegas agar seluruh jukir yang berada di bawah naungan pembinaan resmi Perumda Parkir merubah pola pelayanan menjadi lebih humanis, sopan, dan mengedepankan pendekatan persuasif demi menghindari gesekan yang memicu keresahan warga.
Secara blak-blakan, Appi menyentil masih maraknya oknum jukir yang melakukan pemaksaan penarikan tarif parkir secara ilegal, bahkan di zona-zona yang secara regulasi telah ditetapkan dan dipasangi papan informasi parkir gratis oleh pengelola atau pemerintah.
Baca Juga : Kagumi Arsitektur Cetiya Zhen An Kong, Wali Kota Makassar Tekankan Pentingnya Inklusivitas
"Ini yang paling krusial dan harus segera dibenahi total. Bagaimana jukir-jukir kita di lapangan bisa melayani masyarakat dengan cara-cara yang humanis. Jangan sampai di lokasi yang sudah sangat jelas tertulis bebas parkir atau parkir gratis, tiba-tiba masih ada oknum yang muncul menghadang dan memaksa meminta uang parkir. Praktik premanisme berkedok parkir seperti ini yang merusak citra kota dan harus segera ditertibkan," pungkas Munafri Arifuddin. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News