Optimalkan Tata Kelola Birokrasi, Wali Kota Munafri Tegaskan Implementasi SAKIP Bukan Formalitas
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya komitmen seluruh kepala SKPD dalam memperkuat implementasi SAKIP Kota Makassar demi transparansi.
MAKASSAR, portalmedia.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menginstruksikan pentingnya komitmen dan konsistensi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengimplementasikan setiap program kerja. Aparatur pemerintah daerah dituntut memastikan seluruh instrumen kebijakan yang telah dirancang dapat dieksekusi secara tepat sasaran demi menghadirkan asas kemanfaatan bagi publik.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Munafri, yang akrab disapa Appi, saat memberikan sambutan pengarahan pada agenda implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Makassar. Forum kedinasan yang diinisiasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemkot Makassar ini dipusatkan di Hotel Arya Duta Makassar pada Selasa (14/4/2025). Kegiatan strategis ini mengusung tema relevan, "Penguatan SAKIP sebagai Instrumen Transformasi Kinerja Menuju Makassar Berdampak".
Dalam arahannya, Appi menggarisbawahi bahwa penajaman instrumen SAKIP bukan semata-mata formalitas administratif tahunan atau rutinitas birokrasi tanpa substansi. Sebaliknya, sistem ini dirancang sebagai tolok ukur fundamental yang mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan (good governance) secara nyata.
Baca Juga : Incar Kerja Sama Internasional, Pemkot Makassar Tawarkan Pengembangan Stadion Untia di Forum Bisnis IGS 2026
"SAKIP ini memberikan gambaran bagaimana pengelolaan pemerintahan tidak hanya berjalan sebagai rutinitas, tetapi benar-benar mampu memberikan dampak langsung yang bisa dirasakan masyarakat. Ini bukan sekadar teori, tetapi bagaimana sistem governance itu tercermin dari cara kita menjalankan pemerintahan," ungkap Ketua IKA FH Unhas tersebut.
Lebih lanjut, Wali Kota pilihan masyarakat Makassar ini menekankan bahwa orkestrasi sistem birokrasi yang canggih tidak akan membuahkan hasil optimal tanpa disertai kesungguhan integritas para pelaksananya. Oleh sebab itu, ia menuntut kepemimpinan yang bertanggung jawab penuh dari masing-masing kepala dinas maupun badan dalam mengawal kualitas perencanaan hingga serapan anggaran pada unit kerja masing-masing. Ia mengharapkan tidak ada lagi program yang berjalan tanpa indikator ketercapaian target pembangunan daerah yang jelas.
Guna mewujudkan kesinambungan birokrasi yang kokoh, Politisi Golkar ini juga mendorong seluruh jajaran SKPD untuk intensif membangun koordinasi lintas sektor bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta Bagian Organisasi. Pola kemitraan ini dinilai vital untuk mendongkrak capaian nilai laporan kinerja Pemkot Makassar di masa depan. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News