Munafri-Aliyah Tekankan Sinkronisasi Perencanaan SKPD, Perkuat Kinerja Pembangunan
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengultimatum seluruh SKPD untuk mengakselerasi realisasi belanja APBD Kota Makassar pada Triwulan II demi program yang pro-rakyat.
MAKASSAR, portalmedia.id — Memasuki fase triwulan II tahun anggaran 2026, Pemerintah Kota Makassar memperketat pengawasan terhadap penyerapan anggaran operasional daerah. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melayangkan ultimatum tegas kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah untuk segera mempercepat realisasi belanja APBD Kota Makassar.
Langkah taktis tersebut disampaikan Munafri saat memimpin langsung Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Kota Makassar serta capaian program prioritas daerah hingga triwulan I. Agenda pengawasan tersebut dipusatkan di Ruang Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026).
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Makassar Andi Zulkifly Nanda, para kepala dinas selaku pimpinan SKPD, jajaran camat, lurah, hingga Direksi Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Makassar.
Baca Juga : Incar Kerja Sama Internasional, Pemkot Makassar Tawarkan Pengembangan Stadion Untia di Forum Bisnis IGS 2026
Dalam arahannya, Wali Kota yang karib disapa Appi ini menyoroti potret serapan anggaran pada triwulan I yang dinilai belum optimal. Kendati mencatatkan kurva pertumbuhan positif secara year-on-year (YoY) dibanding periode sebelumnya, tren kenaikannya dinilai masih terlalu tipis.
"Kalau pola ini berjalan normal, kita berpotensi tidak mencapai 90 persen realisasi belanja di akhir tahun. Artinya, harus ada akselerasi di triwulan berikutnya," urai politisi Golkar tersebut dengan nada penuh penekanan.
Guna mendongkrak realisasi anggaran secara masif, Appi merumuskan empat poin instruksi fundamental yang wajib dipatuhi segenap jajaran birokrasi. Pertama, penguatan sinkronisasi terpadu antara RPJMD, Rencana Kerja (Renja), dan penganggaran komparatif. Kedua, memastikan kesiapan teknis OPD agar program kerja tidak mandek di atas kertas perencanaan.
Ketiga, menjamin kelancaran penyaluran (smooth delivery) anggaran dengan memangkas sumbatan administratif yang tidak perlu. Keempat, mengukur early outcome atau dampak dini dari pemanfaatan uang rakyat. Ia tidak menginginkan adanya program kedinasan yang serapannya tinggi namun tidak membawa asas kemaslahatan langsung bagi publik.
Senada dengan hal itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa jalannya forum monev berkala ini menjadi jembatan krusial untuk mengidentifikasi sumbatan teknis kedinasan sekaligus merumuskan formula perbaikan kinerja ke depan. Politisi Demokrat tersebut mengimbau seluruh perangkat daerah untuk mempererat rajutan sinergitas lintas sektor agar output belanja daerah dapat dirasakan konkret dalam memacu kesejahteraan warga Kota Daeng. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News