Mensos Kumpulkan Kepala Daerah Se-Sulsel, Pemkot Makassar Siapkan Digitalisasi Bansos
Wali Kota Munafri Arifuddin didampingi Kadinsos Andi Bukti Jufri menghadiri rakor bersama Mensos Saifullah Yusuf untuk bahas data DTSEN dan agenda digitalisasi bansos Makassar.
MAKASSAR, portalmedia.id — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam mendukung akurasi penyaluran bantuan sosial lewat pemanfaatan teknologi digital. Langkah strategis ini mengemuka saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri rapat koordinasi dan silaturahmi yang digelar Kementerian Sosial RI bersama Pemerintah Provinsi serta jajaran kepala daerah se-Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (18/4/2026).
Pertemuan berskala regional tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), serta dihadiri oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Dari otoritas lokal, Wali Kota Munafri tampak didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Jufri. Sinkronisasi program vertikal ini difokuskan pada penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), perumusan program Sekolah Rakyat, hingga skema percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di daerah.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Jufri, memaparkan bahwa validasi data terpadu merupakan instrumen krusial agar alokasi anggaran jaring pengaman sosial tidak salah sasaran. "DTSEN ini penting supaya kita memiliki data yang benar-benar akurat. Saat ini, kami juga sementara mempersiapkan piloting digitalisasi bansos Makassar," jelasnya. Sebagai langkah awal akselerasi, pihaknya kini tengah menggodok kesiapan para agen pendata lapangan lewat pembekalan bimbingan teknis (bimtek) khusus.
Baca Juga : HUT Dekranas 2026 Sukses Digelar di Makassar, Mendagri Apresiasi Dukungan Wali Kota Munafri
Di sisi lain, Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pengelolaan data komparatif makro kini dipusatkan secara dinamis dengan melibatkan lintas instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Keterlibatan aktif pemda dalam pemutakhiran berkala serta dibukanya ruang kontrol publik melalui mekanisme usul sanggah diharapkan mampu meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih penyaluran bantuan sosial di tingkat akar rumput. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News