PDIP Sulsel Refleksikan 30 Tahun Peristiwa 27 Juli, Tegaskan Komitmen Merawat Demokrasi

ist

Kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi atas salah satu peristiwa penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia sekaligus memperkuat komitmen kader untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan konstitusi.

MAKASSAR, PORTALMEDIA.ID – DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan menggelar Diskusi Refleksi 30 Tahun Peristiwa 27 Juli 1996 di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Sulsel, Jalan Gunung Bawakaraeng, Makassar, Senin (27/7/2026).

Mengusung tema “Hak Asasi Manusia dan Demokrasi” dengan subtema “Merawat Ingatan Sejarah, Meneguhkan Jalan Demokrasi”, kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi atas salah satu peristiwa penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia sekaligus memperkuat komitmen kader untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan konstitusi.

Diskusi menghadirkan senior partai sekaligus pelaku sejarah, Drs. Jakobus Kamarlo Mayong Padang, akademisi Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. Muhammad Yahya Mustafa, serta politisi muda PDI Perjuangan Sulsel A. Tenri Uji Idris. Acara dipandu Risfayanti Muin sebagai moderator dan diikuti kader partai, mahasiswa, serta perwakilan organisasi kepemudaan.

Mewakili DPD PDI Perjuangan Sulsel, Husain Djunaid menegaskan bahwa Peristiwa 27 Juli 1996 tidak hanya menjadi bagian dari catatan sejarah, tetapi juga tonggak penting perjuangan demokrasi yang harus terus diingat oleh setiap generasi.

“Peristiwa 27 Juli bukan sekadar catatan sejarah yang dikenang setiap tahun. Ia adalah pelajaran politik dan kemanusiaan yang mengingatkan kita bahwa demokrasi tidak lahir dengan sendirinya, melainkan diperjuangkan dengan pengorbanan yang tidak sedikit,” ujarnya.

Dalam paparannya, Jakobus Kamarlo Mayong Padang atau yang akrab disapa Bung Kobu mengajak kader partai memaknai politik sebagai jalan pengabdian yang membutuhkan keberanian, konsistensi, dan pengorbanan.

“Berpartai itu berarti berjuang dan siap menderita. Mengurus kepentingan orang banyak tidak pernah mudah. Konsisten itu mahal, sementara pragmatisme selalu memiliki banyak alasan,” katanya.

Menurut Bung Kobu, Peristiwa Kudatuli menjadi salah satu titik balik yang memicu lahirnya Reformasi 1998. Ia mengingatkan, pada masa Orde Baru ruang demokrasi dibatasi dan partai politik menghadapi berbagai bentuk intervensi, termasuk PDI yang berpuncak pada peristiwa 27 Juli 1996.

Sementara itu, Dr. Muhammad Yahya Mustafa membagikan pengalamannya saat menjadi wartawan Harian Pedoman Rakyat yang mengikuti dinamika politik PDI sebelum berubah menjadi PDI Perjuangan. Menurutnya, pengalaman tersebut memperlihatkan bagaimana partai menghadapi berbagai tekanan politik pada masa itu.

Ia menilai PDI Perjuangan memiliki karakter ideologis yang kuat dengan keberpihakan yang konsisten kepada rakyat kecil atau kaum marhaen.

“Pada masa Orde Baru, legislator PDI dikenal konsisten memperjuangkan kepentingan wong cilik. Dukungan besar kepada Megawati Soekarnoputri menjadikannya simbol harapan bagi kelompok pro-demokrasi. Ketika Kongres Medan menetapkan Suryadi sebagai ketua umum, kubu Megawati tetap mempertahankan legitimasi politik yang lahir dari dukungan arus bawah,” jelasnya.

Mewakili generasi muda, A. Tenri Uji Idris menekankan pentingnya mewariskan semangat perjuangan para pendahulu melalui penguatan ideologi Marhaenisme.

“Kita tidak boleh melupakan sejarah. Kita hadir hari ini karena ada sejarah yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu. Ruh ideologi Marhaenisme harus terus digelorakan agar semangat keberpihakan kepada rakyat, demokrasi, dan keadilan sosial tetap hidup di setiap generasi,” tegasnya.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, H. Ridwan A. Wittiri, mengatakan refleksi atas Peristiwa 27 Juli 1996 merupakan bagian dari upaya merawat memori kolektif bangsa agar demokrasi Indonesia tetap berpijak pada nilai-nilai perjuangan dan konstitusi.

“Peristiwa 27 Juli mengajarkan kepada kita bahwa demokrasi tidak pernah datang sebagai hadiah, melainkan lahir dari keberanian, keteguhan sikap, dan pengorbanan banyak pihak. Karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama kader PDI Perjuangan, untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, konstitusi, dan keberpihakan kepada rakyat sebagaimana cita-cita perjuangan yang diwariskan para pendahulu,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berikan Komentar
Berita Terbaru